Dua situs Pemda diduga tampilkan promosi judi online di Google Berita

Putraindonews.com, Kalteng – Dugaan penyusupan konten judi online pada situs pemerintah daerah (Pemda) kembali bertambah. Setelah sebelumnya Media Center Rokan Hilir ditemukan tampil di Google Berita dengan konten mencurigakan, temuan terbaru kini muncul pada sumber Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Temuan baru itu terlihat dari tangkapan layar Google Berita. Sumber Pemerintah Kabupaten Gorontalo menampilkan sejumlah artikel dengan judul bernuansa teknologi, statistik komputasional, machine learning, hingga big data. Namun, gambar yang menyertai artikel justru diduga memuat materi promosi judi online.

Temuan ini diketahui Ketua Ikatan Media Online  (IMO) Indonesia  DPW Kalteng, Bintang Kurnia Wahyudi Putra, saat melakukan pemantauan siber terhadap sejumlah kanal informasi publik.

“Dari hasil pemantauan, kami kembali menemukan situs resmi pemerintah daerah yang muncul di Google Berita dengan thumbnail promosi judi online. Ini bukan sekadar gangguan tampilan, tapi indikasi serius adanya celah pada sistem publikasi,” kata Bintang, Sabtu (04/07/2026).

Muncul di Google Berita

Berdasarkan tangkapan layar yang didapat, sumber Media Center Rokan Hilir menampilkan sejumlah artikel dengan gambar promosi situs judi online. Beberapa judul yang muncul antara lain membahas perkembangan hiburan digital, studi komparasi gim, hingga analisis statistik modern.

Temuan serupa juga terlihat pada sumber Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dalam tampilan Google Berita, situs tersebut menampilkan artikel dengan judul serupa, hingga pengelolaan kasino digital. Gambar yang tampil juga diduga memuat materi promosi judi online.

Bintang menilai pola tersebut mirip dengan praktik SEO spam atau penyusupan konten ke situs yang memiliki reputasi baik di mesin pencari. Situs pemerintah kerap menjadi sasaran karena memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan mudah terindeks oleh platform agregator berita.

“Kalau konten seperti ini bisa masuk ke Google Berita dengan membawa nama instansi pemerintah, berarti pengelola harus segera menelusuri dari dalam sistem. Jangan hanya menghapus tampilan luar, tetapi periksa akar masalahnya,” ujarnya.

Kominfo Daerah Diminta Audit Sistem

Bintang mengingatkan Dinas Kominfo di daerah terkait agar segera melakukan audit menyeluruh. Pemeriksaan perlu mencakup akun administrator, plugin, tema, file server, database, hingga riwayat perubahan artikel.

Menurutnya, penyusupan semacam ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap kanal informasi resmi pemerintah. Dampaknya tidak berhenti pada reputasi digital, tetapi bisa melebar ke persoalan keamanan data.

“Kalau celah ini dibiarkan, risikonya bisa jauh lebih fatal. Hari ini yang tampil promosi judi online, besok bisa saja menyangkut data kependudukan, dokumen pemerintahan, atau akses lain yang lebih sensitif,” kata Bintang.

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak menganggap temuan tersebut sebagai gangguan teknis biasa. Situs resmi pemerintah membawa nama lembaga negara, sehingga setiap konten yang tampil di ruang publik harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kepercayaan Publik Bisa Terkikis

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan keamanan digital pada kanal informasi publik. Sebelumnya, Cyrustimes juga menemukan dugaan penyusupan konten judi online pada situs Media Center Rokan Hilir yang muncul di Google Berita. Dalam pemberitaan awal, sejumlah artikel tampil dengan judul umum, tetapi thumbnail memperlihatkan materi promosi judi online.

Bintang menyebut pemerintah daerah perlu bertindak cepat sebelum konten serupa menyebar lebih luas. Ia menilai setiap keterlambatan penanganan dapat memperbesar risiko indeks konten ilegal di mesin pencari.

“Pemerintah daerah harus memberi klarifikasi terbuka. Publik perlu tahu apakah ini akibat peretasan, kelalaian pengelolaan, atau ada celah lain dalam sistem publikasi,” ujarnya.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pengelola situs terkait dugaan penyusupan konten judi online tersebut. Tim redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Red/HS