Putraindonews.com, Jakarta - Menjelang Ramadan dan Idulfitri, lonjakan permintaan pangan kembali menjadi ujian tahunan bagi pemerintah. Namun tahun ini tantangannya berlapis, mulai ancaman cuaca ekstrem, bencana hidrometeorologi, dan kerentanan distribusi pangan berpotensi menekan pasokan sekaligus memicu kenaikan harga jika tidak diantisipasi secara matang.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv Singh, mengingatkan bahwa kesiapan pemerintah menjadi kunci menjaga stabilitas pangan nasional, terutama di tengah prediksi cuaca yang masih berisiko tinggi hingga beberapa bulan ke depan.
Baca JugaKomisi X Rencana Panggil Kemdiktisaintek Perihal Soal Pendirian Universitas Republik Indonesia"Tanpa perencanaan distribusi dan mitigasi yang kuat, gejolak harga pangan sulit dihindari," kata Rajiv kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan curah hujan tinggi diperkirakan masih berlangsung hingga April 2026, menurut Rajiv, kondisi tersebut berpotensi memicu banjir, longsor, serta kerusakan infrastruktur yang berdampak langsung pada rantai pasok dan logistik pangan.
Baca JugaKepala BGN Baru Harus Lebih Masifkan Program MBG, Jangan Abaikan Hak Jutaan Penerima Manfaat“Ketika jalan rusak atau distribusi terhambat akibat bencana, biaya logistik naik. Ujungnya selalu sama: harga di tingkat konsumen melonjak,” katanya lagi.
Menurutnya, komoditas pangan strategis seperti cabai, bawang, dan daging hampir setiap tahun menjadi penyumbang inflasi musiman menjelang hari besar keagamaan. Masalahnya bukan semata pada produksi, melainkan lemahnya pola distribusi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap risiko cuaca dan bencana.
Baca JugaPerkuat Diplomasi Parlemen, Irine Y. Roba: Kampus Jadi Mitra Strategis Kebijakan Nasional“Wilayah dan pola distribusi harus diperkuat. Setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tapi belum sepenuhnya diselesaikan,” tegas legislator NasDem tersebut.
Di sisi lain, Rajiv juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam melindungi petani, khususnya petani hortikultura yang paling rentan terdampak bencana. Ia menilai, respons pemerintah kerap berhenti pada bantuan darurat, tanpa solusi jangka panjang yang mampu menjaga keberlanjutan ekonomi petani.
Baca JugaSoroti Kecelakaan Kereta Bekasi, Lasarus: Perlintasan Sebidang Jadi Biang Masalah, Desak Evaluasi Nasional“Bantuan pascabencana itu penting, tapi tidak cukup. Pemerintah harus menyiapkan langkah sistematis agar petani tidak selalu jatuh ke titik nol setiap kali terjadi bencana,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah penguatan skema perlindungan petani, termasuk asuransi gagal panen. Skema ini, menurut Rajiv, dapat menjadi bantalan ekonomi agar petani tetap bertahan ketika produksi terganggu faktor alam.
Baca JugaDorong Regulasi AI, Habib Aboe Bakar: Teknologi Harus Dikendalikan Manusia“Petani juga perlu perlindungan, seperti nelayan yang mendapat asuransi. Ini bukan soal bantuan sesaat, tapi keberlanjutan sektor pertanian,” tandasnya.
Peringatan DPR ini datang di tengah upaya pemerintah menjaga stok pangan nasional dan stabilitas harga jelang Ramadan dan Lebaran. Namun, tanpa kesiapan menyeluruh, mulai dari mitigasi bencana, distribusi adaptif, hingga perlindungan petani, tekanan terhadap pangan berisiko kembali menjadi persoalan berulang yang merugikan masyarakat luas. Red/ES
Baca JugaAncaman Siber Meningkat, Legislator PDIP Dorong Literasi Digital Jadi Pilar Pertahanan Negara
