Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

Harga Sarang Burung Walet Turun Drastis, Puluhan Ribu Petani Menjerit

S Samsuddin • 11 Aug 2025 • 0 komentar
Harga Sarang Burung Walet Turun Drastis, Puluhan Ribu Petani Menjerit

Putraindonews.com, Jakarta - Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN), Benny Hutapea menyampaikan, keluh kesah kepada Presiden Prabowo Subianto, atas kondisi industri Sarang Burung Walet di Indonesia. Dimana industri walet semakin lama semakin menurun, terutama eksportasi produk Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Menurut pemilik nama panjang Benny Suryo Sabath Hutapea, SH, S.T.h, MH, M.Kn ini mengatakan, sesuai data yang dihimpun selama 6 tahun terakhir terjadi beberapa penurunan ekspor.

Baca JugaDua Prajurit TNI Meninggal Dunia dalam Insiden Kecelakaan Helikopter saat Padamkan Karhutla

Hal ini disebabkan adanya regulasi dalam bentuk Protokol Perjanjian Perdagangan Sarang Burung Walet antara RI-RRT. Dimana membatasi kadar Nitrit dibawah 30 ppm dan kadar aluminium dibawah 100 ppm.

Selain itu juga disebabkan maraknya ekspor ilegal Sarang Burung Walet, sehingga menyebabkan harga sarang walet turun drastis. Untuk itu PPSWN meminta pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) bisa menertibkan dan menstop perdagangan ekspor ilegal sarang walet.

Baca JugaMNC Bank Angkat Bicara Soal Nasabah Susah Tarik Uang

"Kemudian juga adanya penghentian sementara (suspend) atas 9 perusahaan/eksportir Sarang Burung Walet yang dikenakan oleh Pemerintah RRT dan adanya ekspor ilegal sarang walet ke luar negeri.  Terutama akibat sanksi suspend yang dampaknya sangat terasa sekali," kata Benny Suryo Sabath Hutapea, Minggu (10/8/2025) di Green Lake City Rukan Fresh Market Blok A No.17 Cipondoh, Tangerang.

Katanya, selain terjadi penurunan pajak ekspor, yang lebih dahsyat lagi adalah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Terutama kepada puluhan ribu tenaga kerja terampil di sektor Sarang Burung Walet.

Baca JugaRicuh Penolakan Konser Andrea Bocelli di JIExpo

"Efek domino-nya adalah kepada keluarga-keluarga pekerja yang akhirnya kena PHK. Dimana puluhan ribu pekerja tersebut adalah tulang punggung keluarga," ucap Benny Hutapea sapaan akrabnya.

Selanjutnya, terjadi penurunan daya beli terhadap keluarga-keluarga pekerja tersebut. Tentunya hal ini juga akan mempengaruhi pendapatan UMKM di sekitar tempat tinggal pekerja tersebut.

Baca JugaHadapi Cuaca Ekstrem, Polres Blitar Kota Gelar Apel Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2026

"Untuk itu kami dengan kerendahan hati memohon pihak Pemerintah lebih serius dalam mengatasi persoalan suspend tersebut. Bagaimana cara dan strateginya agar pengusaha Sarang Burung Walet bisa ekspor kembali dengan lancar," pinta Benny Hutapea.

Dirinya merekomendasikan beberapa solusi persoalan kendala ekspor Sarang Burung Walet ini.

Baca JugaAntisipasi Pengamanan, Sebanyak 20 Ribu Lebih Pasukan Dikerahkan ke Jakarta

Diantaranya,

- Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menertibkan dan menstop maraknya ekspor ilegal Sarang Burung Walet, sehingga menyebabkan harga sarang walet turun drastis.

- Menteri Perdagangan harus segera merevisi Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Walet ke RRT.

Baca JugaDukung Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil 0808/15 Gandusari Dampingi Petani Panen Cabai Di Desa Semen

- Berharap Kementerian Pedaganan RI untuk tidak memberlakukan dan mengevaluasi segala persyaratan yang rumit. Seperti proses registrasi, risk assessment, audit dan pemeriksaan sebelum pengiriman (pre-shipment) untuk produk RRT. Dimana Pemerintah RI dapat mempertimbangkan hal serupa bila terus dihambat.

- Pemerintah diharapkan me-reformasi dan regenerasi bawahannya, serta membuat kebijakan regulasi yang baku secara tertulis. Yang berpihak kepada pelaku usaha, sehingga tidak menimbulkan monopoli regulasi.

Baca JugaMutasi Besar-Besaran Sejumlah Perwira Polri di Tengah Isu Penangkapan par Jenderal

"Demikian keluh kesah dari kami Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN). Diharapkan Presiden Prabowo Subianto meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lapangan kerja," pungkas Benny Hutapea. Red/SB

Tags: #Indonesia #prabowo subianto #hukum #umkm #nusantara

Bagikan berita:

Berita Terkait