Putraindonews.com, Jakarta – Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) memberhentikan secara tidak hormat lewat sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Kepala Biro Hukum (Karo Hukum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Keputusan tersebut diberikan setelah dirinya dinyatakan sebagi tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan langsung mengajukan banding.
Baca JugaFahd A Rafiq Akui Diminta Uang terkait Muktamar NUSidang KKEP dimulai pukul 09.09 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.10 WIB, berlangsung sekitar 11 jam.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan bahwa hasil putusan dalam konferensi pers usai sidang di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Baca JugaBPKN Dorong KPK Bongkar Tuntas OTT ATR/BPN, Jangan Berhenti di Hilir, Proses Hukum Kita Hormati"Terhadap pelanggar AS (Ahrie Sonta), sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu diberhentikan sebagai anggota Polri," ungkap Johnny.
Selain sanksi administratif, komisi juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai "perbuatan tercela" dan menjatuhkan sanksi etika terkait.
Baca JugaJokowi Akhirnya Buktikan Ijazah di PengadilanAhrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Johnny juga menyebut, Ahrie langsung menggunakan haknya untuk mengajukan banding setelah putusan dibacakan.
Baca JugaEks Kabareskrim Sebut Penyadapan Ilegal Bisa Tergolong Makar"Terhadap pelanggar AS, sesuai haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," ujarnya.
Banding akan diperiksa oleh komisi banding tingkat atas.
Baca JugaSetelah Penuh Drama, Nusron Wahid Akhirnya Diperiksa KPK"Selanjutnya akan ada proses, bandingnya akan diperiksa oleh komisi banding tingkat atas," ucapnya. Red/HS
