Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

Kemnaker Raih Opini WTP untuk Laporan Keuangan 2022

S Samsuddin • 11 Jul 2023 • 0 komentar
Kemnaker Raih Opini WTP untuk Laporan Keuangan 2022

Putraindonews.com - Jakarta | Kementerian Ketenagakerjaan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/7) mengatakan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran.

Baca JugaResmikan Sekretariat "Rumah Besar", IMO-Indonesia Uji Coba Aplikasi AdS Media Online

"Pencapaian positif ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Kemnaker," kata Menaker Ida Fauziyah saat mewakili 35 entitas kementerian, lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan lembaga publik di bawah anggota keuangaan negara (AKN III) BPK, Senin (10/7).

Menurut Ida, dengan laporan keuangan yang baik, masyarakat memiliki harapan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang akuntabel, serta transparansi penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Baca JugaHari Fraksi Jadikan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar Lebih Maksimal Serap Aspirasi Masyarakat

Oleh karena itu, predikat WTP yang diraih Kemnaker merupakan menjadi motivasi dan semangat bagi Kemnaker melakukan berbagai terobosan dan inovasi guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Ini modal dasar kita untuk mendapatkan kepercayaan publik, mendapatkan legitimasi sosial dari publik sebagai entitas organisasi pemerintahan. Kredibilitas di mata publik adalah aset, yang meskipun tak berwujud, namun sangat berharga dan bernilai bagi suatu organisasi publik pada era sekarang ini," katanya.

Baca JugaBerbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah Rakyat

Ida menambahkan, capaian diraih melalui perampingan birokrasi guna menghasilkan kinerja lebih baik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi untuk mewujudkan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Red/HS

Bagikan berita:

Berita Terkait