Putraindonews.com, Blitar - Dalam rangka menetapkan lerangka landasan perencanaan anggaran pembangunan kota Blitar, Legeslatif bersama Eksekutif kota Blitar menggelar rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar tahun 2026 dipimpin dr. Syahrul Alim.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, menyampaikan terdapat beberapa kegiatan yang muncul dalam RAPBD, namun belum tercantum secara spesifik pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Baca JugaHari Fraksi Jadikan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar Lebih Maksimal Serap Aspirasi Masyarakat
“Ada kegiatan yang sifatnya di KUA-PPAS belum muncul secara spesifik, tetapi justru muncul di RAPBD. Ini akan kita konsultasikan dahulu,” ujar Syahrul, Selasa (02/12/25).
Ketua DPRD Kota Blitar dr. syahrul juga menegaskan bahwa pembahasan akan dilanjutkan apabila hasil konsultasi menyatakan tidak ada masalah dengan keberadaan kegiatan tersebut.
Baca JugaBerbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah RakyatDPRD ingin memastikan seluruh tahapan penyusunan anggaran sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
“Kalau itu tidak ada masalah, boleh dilanjutkan,” katanya.
Baca JugaAlat Sadap yang Dipakai Listyo Harganya TriliunanSyahrul menjelaskan, beberapa catatan yang mendapat caratan di antaranya terkait rencana anggaran untuk Sirkuit Sentul serta Wisata Sumber Udel. Menurutnya, penajaman program dan kejelasan posisi anggaran menjadi penting agar alokasi dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa kepastian anggaran Kota Blitar tahun ini mengalami sedikit keterlambatan. Bahkan ketika RAPBD memasuki proses finalisasi, masih ada tambahan anggaran dari pusat.
Baca JugaDua Prajurit TNI Meninggal Dunia dalam Insiden Kecelakaan Helikopter saat Padamkan Karhutla“Bahkan sudah dalam proses APBD, kita masih mendapat tambahan 6,4 miliar dari program stunting,” katanya
Dikatakan lebih lanjut, dari uraian yang jadi catatan Legeslatif akan dilakukan koordinasi agar pemerintah kota Blitar tetap taat dan patuh anggaran, bila tidak ingi muncul masalah hukum.
Baca JugaMNC Bank Angkat Bicara Soal Nasabah Susah Tarik Uang"Saya tidak hafal berapa jumlahnya namun kami tetap minta agar Wali Kota Blitar segera berkoordinasi dengan kami," pungkasnya. Redaksi : Rif/tik
