Putraindonews.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto medapat sorotan tajam usai mengambil langkah tidak biasa dengan membawa Indonesia bergabung ke Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian inisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Keputusan tersebut bahkan menuai kritikan dari berbagai pihak, terutama datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Baca JugaBerbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah RakyatMUI menilai keputusan tersebut bukanlah diplomasi strategis, tapi justru menjadi ancaman serius terhadap integritas konstitusi dan solidaritas kemanusiaan.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menyebut organisasi baru tersebut hanya akan melahirkan praktik penjajahan baru alih-alih menyelesaikan persoalan di Gaza.
Baca JugaDua Prajurit TNI Meninggal Dunia dalam Insiden Kecelakaan Helikopter saat Padamkan Karhutla"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/1).
MUI bahkan menilai BOP sebagai bentuk nyata neokolonialisme. Setidaknya dalam pandangan MUI, potensi kejahatan baru yang bakal teradi itu terlihat dari penyusunan struktur organisasi BOP yang menempatkan Israel yan notabene negara yang dituding terlibat genosida dan kolonisasi selama puluhan tahun sebagai anggota yang setara. Red/HS
Baca JugaMNC Bank Angkat Bicara Soal Nasabah Susah Tarik Uang
