Perbedaan Pendapat soal Kapolri, Semua Harus Dikembalikan ke Hak Prerogatif Presiden

Jakarta - ‎Belakanga nini berkembang perbedaan pendapat antar kalangan tentang perpanjangan jabatan Kapolri, Badrodin Haiti. Semua pihak diminta untuk tidak membesarkan perkara tersebut.

"Semua yang berbeda, kembalikan kepada hak prerogatif Presiden," tegas Praktisi‎ Hukum, Tjandra Setiadji kepada wartawan melalui siaran persnya di Jakarta.

Andy sapaan akrabnya itu melihat perbedaan tersebut berpotensi dapat menciptakan kegaduhan di masyarakat. Menurutnya kondisi gaduh nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Saya melihat adanya potensi kegaduhan, makanya mendingan kembali kepada Presiden," Andy kembali menegaskan seraya mengajak semua pihak untuk melihat kejadian sebelumnya tentang pergantian Kapolri yang sempat menyedot perhatian publik.

Hal lain yang menurut Andy perlu diantisipasi adanya penumpang gelap yang tidak ingin masyarakat tentram. Andy menegaskan bahwa masih banyak unsur yang berkepentingan.

"Kapolri ini seksi dan banyak politisi ingin mempolitisirnya," terang Andy.

Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) ini juga mengingatkan akan pentingnya kesadaran dalam menyikapi suatu hal demi terciptanya harmonisasi di masyarakat.

"Kita lelah konflik terus, saatnya bersatu dalam membangun bangsa," pungkas tokoh kelahiran Bagan Siapi-api ini.‎