Setwapres Nilai Rekomendasi Fordas Perkuat RPJMN 2025-2029

Putraindonews.com - Manokwari |  Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menilai tujuh rekomendasi dari Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) memperkuat rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Ada satu poin yang paling penting yaitu memperjuangkan aspek kekhususan dan keistimewaan ke dalam rancangan teknokraktik RPJMN lima tahun mendatang," kata Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan Setwapres Velix Fernando Wanggai di Manokwari, Papua Barat, Kamis (28/9/23).

Selain itu, kata dia, rekomendasi Fordasi menjadi instrumen pertimbangan Pemerintah Pusat untuk memperhatikan aspek daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam perumusan kebijakan.

Rekomendasi tersebut akan mendorong percepatan pembangunan pelayanan dasar pada sembilan provinsi desentralisasi asimetris yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

"Kebijakan desentralisasi asimetris itu menghargai asal usul, sejarah, kebudayaan kultural, sekaligus solusi penyelesaian konflik pusat dan daerah asimetris," ujar Velix Wanggai.

Menurut dia, kelembagaan Fordasi semakin kuat setelah adanya penambahan empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Dengan demikian, advokasi kebijakan desentralisasi asimetris pada level Pemerintah Pusat memberikan ruang seluas-luasnya bagi implementasi kewenangan otonomi khusus pada sembilan provinsi tersebut.

"Pengambilan kebijakan itu tidak bisa dipukul rata semua tetapi menghargai konteks keistimewaan dan kekhususan yang ada di Indonesia," kata Velix.

Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Valentinus Sudarjanto Suminto mengajak sembilan provinsi desentralisasi asimetris meningkatkan sinergi kolaborasi guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi yang kuat, dapat mengatasi berbagai tantangan dan merancang masa depan yang lebih baik," ucap Valentinus. Red/RP