Sudjatmiko Dukung Penguatan Anggaran BMKG untuk TMC, ini Alasannya

Putraindonews.com, Jakarta - Rentetan banjir, longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kembali menegaskan rapuhnya daya tahan negeri ini terhadap krisis iklim. Dari kawasan perkotaan padat seperti Jakarta hingga daerah hulu di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, bencana hidrometeorologi datang silih berganti, merusak infrastruktur, memaksa warga mengungsi, dan menelan korban jiwa.

Di tengah situasi itu, penguatan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk pengadaan teknologi canggih, khususnya Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas BMKG bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan bagian dari upaya penyelamatan masyarakat dari dampak cuaca ekstrem yang kian intens dan tidak menentu.

“Curah hujan ekstrem sudah berulang kali memicu bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir besar, longsor, angin kencang, hingga suhu ekstrem. TMC terbukti efektif karena mampu menurunkan intensitas curah hujan hingga sekitar 30 persen,” ujar Sudjatmiko di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang 2025 terjadi 2.590 kejadian bencana di Indonesia. Sekitar 90 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, mencerminkan besarnya ancaman yang berasal dari dinamika cuaca dan iklim.

Sudjatmiko mencontohkan, wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah telah memanfaatkan TMC untuk mengantisipasi curah hujan harian di atas 150 milimeter, angka yang jauh melampaui kapasitas normal sistem drainase perkotaan. Dalam kondisi seperti itu, genangan cepat berubah menjadi banjir besar yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial.

Dengan dukungan anggaran yang memadai dan teknologi yang mutakhir, ia optimistis BMKG dapat melakukan mitigasi lebih dini terhadap ancaman siklon tropis dan cuaca ekstrem lainnya. Informasi berbasis satelit dan pengamatan stasiun BMKG di setiap provinsi, menurutnya, harus dapat ditindaklanjuti dengan langkah operasional nyata di lapangan.

Namun, Sudjatmiko menekankan bahwa persoalan bencana hidrometeorologi tidak semata-mata soal cuaca. Cara manusia mengelola air, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan daya dukung lingkungan turut memperparah dampak hujan ekstrem.

“Air hujan sejatinya adalah berkah. Tapi karena salah kelola, ia berubah menjadi sumber bencana,” katanya.

Ia menggarisbawahi dua pendekatan utama dalam pengelolaan air hujan. Pertama, menampung air di permukaan melalui waduk dan bendungan untuk dimanfaatkan saat musim kemarau, baik untuk pertanian, air minum, maupun kebutuhan lainnya. Kedua, mengembalikan air hujan ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah.

“Pendekatan kedua ini masih jarang dilakukan. Akibatnya, air hujan tidak terserap optimal, langsung mengalir di permukaan, dan memicu banjir,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat tersebut.

Lebih jauh, Sudjatmiko juga mendorong perlindungan ketat terhadap daerah aliran sungai (DAS) agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman atau komersial. Pelanggaran terhadap fungsi DAS, katanya, kerap menjadi pemicu meluasnya banjir ke wilayah yang sebelumnya relatif aman.

Di tengah frekuensi bencana yang kian meningkat dan dampaknya yang meluas hampir ke seluruh penjuru Tanah Air, penguatan BMKG dan pembenahan tata kelola lingkungan menjadi dua sisi tak terpisahkan dalam upaya melindungi Indonesia dari krisis iklim yang terus memburuk. Red/ES