Wacana WFH untuk Hemat BBM Menguat, Legislator PDIP Minta Standar Ketat dan Fleksibilitas Instansi

Putraindonews.com, Jakarta - Di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berimbas pada ketidakpastian energi global, pemerintah Indonesia mulai mengkaji kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah taktis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Wacana ini berkembang seiring kekhawatiran lonjakan harga energi dan beban subsidi dalam negeri. Namun, implementasinya dinilai tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan karakter kerja aparatur sipil negara (ASN).

Menyoroti wacana tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/3/2026) mengusulkan agar kebijakan WFH tidak dipaksakan secara sentralistik. Ia menilai masing-masing instansi lebih memahami kebutuhan operasional dan jenis pekerjaan yang memungkinkan dijalankan secara jarak jauh.

"WFH akan lebih efektif jika diterapkan pada pegawai non-esensial yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik," kata Deddy seraya menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menentukan siapa saja yang dapat menjalankan skema tersebut.

Legislator dari PDI Perjuangan itu, juga mengingatkan bahwa keberhasilan WFH sangat bergantung pada kesiapan sistem pengawasan dan dukungan teknologi. Tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta sistem pemantauan berbasis digital, kebijakan ini berpotensi tidak efektif.

"Disamping itu, setiap ASN yang bekerja dari rumah harus tetap terhubung secara daring selama jam kerja, untuk memastikan produktivitas tetap terjaga. Ketersediaan perangkat kerja dan akses internet yang memadai menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan," sebutnya lagi.

Selain itu, Deddy mempertanyakan kesiapan fasilitas yang dimiliki ASN secara merata. Ketimpangan akses teknologi, menurutnya, dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan ini.

"Namun, yang perlu diingat adalah risiko penyalahgunaan WFH jika tidak disertai mekanisme kontrol yang ketat," pungkas Deddy.

Di sisi lain, pemerintah pusat disebut telah mengarah pada keputusan konkret. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati skema penerapan satu hari WFH dalam sepekan sebagai bagian dari strategi penghematan BBM.

Keputusan tersebut, kata Tito, merupakan hasil rapat panjang lintas kementerian yang digelar di lingkungan Istana Kepresidenan. Namun, kebijakan ini masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Red/ES