Kasus Korupsi Telkom Sigma, Jadi Tersangka Direktur PKS Ditahan Kejaksaan Agung

Putraindonews.com – Jakarta | Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma (GTS) Tahun 2017 s/d 2018, yaitu SM selaku Direktur Utama PT Prima Karya Sejahtera (PKS).

Hal tersebut disampaikan kepala pusat penerangan hukum kejagung Ketut Sumedana kepada awak media, Senin (22/5).

“Telah dilakukan penahanan terhadap SM yakni Direktur Utama PT Prima Karya Sejahtera (PKS)”, katanya.

Lebih lanjut Ketut menuturkan bahwasanya untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka SM dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 22 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023.

BACA JUGA :   Pengemudi mobil Toyota Fortuner Gunakan Pelat Dinas TNI Palsu Ditangkap

“Adapun peran Tersangka SM dalam perkara ini”, yaitu:

– Menandatangani Kontrak pembangunan Apartemen Nayumi Sam Tower Malang (tanggal kontrak sebelum MBS didirikan/fiktif).

– Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST 100%) proyek pembangunan Apartemen Nayumi Sam Tower Malang (pekerjaan tidak dilaksanakan/fiktif).

– Menandatangani kontrak pembangunan Perumahan Bukit Narimbang Asri Tahap II (tanggal kontrak sebelum MBS didirikan/fiktif).

– Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST 100%) proyek Perumahan Bukit Narimbang Asri Tahap II (fiktif).

– Menerima uang dari proyek apartemen, proyek ME, furniture, fixtures dan equipment Hotel Horison Gorontalo, dan proyek Perumahan Puri Manggis Gorontalo sebesar kurang lebih Rp4.354.513.000

BACA JUGA :   Dugaan Korupsi Pemotongan Honorarium Hakim Agung dalam Penanganan Perkara Rp 97 M Dilaporkan KPK

Dan akibat perbuatannya, Tersangka SM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun dengan ditetapkannya satu orang Tersangka baru, maka jumlah Tersangka dalam perkara ini sebanyak 8 orang yaitu Tersangka TH, Tersangka HP, Tersangka JA, Tersangka RB, Tersangka AHP, Tersangka TSL, Tersangka BR, dan Tersangka SM. Pungkasnya. Red/SB

 

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!