Putraindonews.com – Palangka Raya | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menanamkan budaya antikorupsi kepada kepala daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Ketua KPK Firli Bahuri di Palangka Raya, Kamis, menyampaikan materi paparan yang menanamkan serta memperkuat budaya antikorupsi kepada ribuan peserta, tak hanya kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati dan wali kota ataupun wakilnya, namun juga camat, kepala desa, hingga kepala SMA/SMK.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh tata kelola keuangan dan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, serta tidak ada satu pihak pun yang melakukan penyimpangan,” katanya menegaskan.
Dalam kesempatan ini, Firli menyampaikan perbedaan dari pemerasan, suap, serta gratifikasi, sehingga diharap tindakan menyimpang tersebut dapat dicegah dan dihindari para kepala daerah maupun lainnya saat menjalankan tugas. Lantaran banyak kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan pelanggaran berupa pemerasan, suap, serta gratifikasi.
“Dan perlu diingat, setiap tahapan bisa saja terjadi tindak korupsi, maka bersama-sama harus kita cegah,” jelasnya.
Menurutnya, korupsi, kolusi maupun nepotisme bisa terjadi kapan pun, mulai dari tahapan perencanaan, pengesahan, implementasi, serta evaluasi atau auditing.
Oleh karenanya, Firli mengatakan sangat diperlukan keinginan dan komitmen kuat dari setiap elemen mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memerhatikan indikator-indikator pembangunan.
“Indikator ini seperti angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, hingga angka genio ratio,” ujarnya.
Dia mengatakan terkait indikator ini bisa diperhatikan dan evaluasi secara berkala oleh kepala daerah beserta jajaran. Tentunya apabila nilai dari indikator berdasarkan evaluasi menunjukkan perbaikan atau peningkatan, maka dapat menjadi acuan dari keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan. Red/HS
