Putraindonews.com – Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini telah banyak pelanggaran etika dan moral yang terjadi di masyarakat. Karena itu, ia menekankan agar masyarakat tidak hanya takut kepada hukum, tetapi juga perlu menaati etika.
Menko mengungkapkan bahwa untuk menjadi warga negara yang baik yang taat kepada Pancasila, seseorang tidak boleh hanya taat kepada aturan hukumnya, melainkan juga perlu menaati nilai-nilai etika dan moralnya.
“Sekarang ditengah-tengah masyarakat banyak pelanggaran etika pelanggaran moral, merasa tidak malu, merasa tidak takut,” ujar Menko Polhukam dalam acara peluncuran dan dialektika buku “Etika Pemerintahan” oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta (5/5).
“Ada yang baru keluar dari penjara sebagai koruptor, sudah berpidato mengajak memerangi koruptor.
Banyak terjadi orang melanggar etika yang substansinya melanggar hukum, melanggar hak-hak masyarakat, masih berkilah karena alasan hukum, saya belum terbukti bersalah di pengadilan, Pelanggaran etika masih kerap terjadi dan enak-enak saja,” papar Menko.
Dalam acara tersebut, Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Dr. Bahtiar, memberikan gelar “Sang Penjaga Etika Pemerintahan Indonesia” kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurut Mahfud, hukum hanya sedikit dari nilai-nilai yang besar, nilai yang sudah disepakati itu yang menjadi hukum sedangkan hukum sebagai produk politik sering dimain-mainkan.
Menurutnya, pedoman kehidupan di dalam masyarakat tersebut mencakup empat hal. Di antaranya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
Karena itu, Keberhasilan penulisan buku ini diikuti tantangan bagaimana supaya buku yang bagus ini dibaca oleh banyak orang dari berbagai kalangan, khususnya para birokrat atau penyelenggara pemerintahan. Karena menurutnya, birokrat yang membaca buku adalah birokrat yang intelek. Minat baca di Indonesa sangat rendah, dan menurut data UNESCO, Indonesia adalah salah satu negara dengan minat baca rendah, dari 1000 orang hanya satu.
Menko Polhukam berpesan dalam forum ini, bahwa Pekerjaan rumah baru untuk MIPI adalah membuat strategi agar buku-buku termasuk yang baru dilncurkan ini dibaca oleh birokrat kita.
“Bagaimana agar tingkat baca buku naik, karena tingkat peradaban manusia ditentukan oleh seberapa tingkat membaca masyarakat. Demikian pula, etika pemerintahan bukan hanya penting tapi juga merupakan prasyarat terwujudnya good and clean governance,” kata Menko Mahfud MD. Red/HS
