Potensi Perpecahan Bakal Warnai KTT 8 Negara Wilayah Hutan Hujan Amazon

Putraindonews.com – Jakarta | Delapan negara-negara wilayah hutan hujan Amazon diperkirakan menghadapi perpecahan atas usulan untuk menolak pengeboran minyak baru dan penghentian penggundulan hutan dalam pertemuan hari Selasa (8/8) dalam KTT mereka yang pertama setelah 14 tahun.

Pertemuan Organisasi Perjanjian Kerjasama Amazon (ACTO) itu mengumpulkan kepala negara dari Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Peru, Suriname dan Venezuela selama dua hari di kota Belem, utara Brazil.

Tujuannya adalah membentuk kebijakan yang terpadu, menentukan tujuan dan posisi dalam negosiasi dengan dunia internasional dalam 130 isu mulai dari pembiayaan untuk pembangunan berkesinambungan hingga inklusi warga pribumi.

BACA JUGA :   12 WNI ABK Royal Cruises Telah Pulang ke Indonesia

Namun dalam pertemuan pra-KTT pada bulan lalu, Presiden Kolombia Gustavo Petro mendesak Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva untuk memblokir pengembangan tambang minyak baru di Amazon. Brazil sedang menimbang-nimbang untuk mengembangkan potensi minyak besar di lepas pantai di mulut sungai Amazon.

“Apakah kita akan membiarkan hidrokarbon dieksplorasi di di hutan hujan Amazon? Untuk membagikannya sebagai blok-blok eksplorasi? Apakah ada harta di sana ataukah matinya kemanusiaan?” tanya Petro dalam pidatonya di samping Lula.

Beberapa hari kemudian, Petro menggarisbawahi isu itu dalam opini di harian Miami Herald, dengan menulis: “Sebagai kepala negara, kita harus memastikan berakhirnya eksplorasi minyak dan gas baru di Amazon”.

BACA JUGA :   WHO Klaim Puluhan Kucing di Polandia Positif Influenza

Perdebatan tentang pengeboran minyak dekat mulut sungai Amazon telah menimbullkan pertikaian sengit di pemerintahan Lula yang baru berumur tujuh bulan, pertikaian antara penasehat pembangunan regional melawan kelompok pencinta lingkungan.

Ketika ditanya apakah minyak akan menjadi salah satu faktor kesepakatan di KTT tersebut, diplomat Brazil mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa isi pernyataan bersama masih dinegosiasikan dan perkembangan ekonomi lebih luas akan jadi pembahasan. Red/HS

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!