Putraindonews.com – Jakarta | Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di situs kpu.go.id., menjadi peringatan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk lebih berhati-hati dalam mengelola sistem pemilu.
“Cuma kan dalam hal forum ini kita tidak mau menyalahkan sehingga kita sama-sama jagalah, yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum, dan ini juga peringatan juga buat KPU untuk jaga sistemnya lebih baik,” kata Menkominfo Budi Arie melalui siaran pers resminya, Kamis (30/11/23).
Menkominfo pun menyebut baik KPU selaku penyelenggara pemilu maupun pelaku peretasan data Pemilu 2024 harus bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data yang terjadi. “Memang kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan sudah jelas lembaganya harus bertanggung jawab. Nah pelaku, pelaku penAcurian atau pemanfaatan data secara tidak sah ini ya harus diproses secara hukum,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa Kemenkominfo turut berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri untuk mengusut dugaan kebocoran data di KPU. “Nah, ini lagi memang aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi pelakunya apa dan dan motifnya apa,” ucap Menkominfo Budi Arie.
Sebelumnya, informasi viral beredar, ‘threat actor’ bernama Jimbo membobol DPT Pemilu 2024 dari KPU dan menjual data tersebut. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin), dimana untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, diantaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia.
Menyikapi informasi kebocoran tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa pihaknya mengambil langkah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, Badan Intelijen Negara (BIN, dan Kemenkominfo), untuk menelurusi kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan, terkait kebocoran data tersebut.
Hasyim menuturkan data pemilih tak hanya dimiliki oleh KPU. Namun, kata dia, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu 2024 pun memiliki data yang sama. “Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk soft copy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut,” demikian penjelasan Ketua KPU RI. Red/HS
