Andy Thandra: Sudah Lama Saya Ngomong soal Izin, Sampai Harus Presiden yang Negor

 

PUTRAINDONEWS.COM

JAKARTA | Kamis 31 Januari 2019. Polemik tentang proses perizinan usaha sektor perikanan bagi para pemilik kapal belum berujung tuntas. Tjandra Setiadji yang mengaku inten dan sudah lama dalam mengkritik persoalan tersebut sampai mengaku prihatin.

Pasalnya, masalah yang belum berujung tersebut harus menjadi bidikan orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Menurut Andy sapaan akrabnya itu, teguran oleh Jokowi sungguh memalukan, karena ini menyangkut kesejahteraan nelayan.

“Saya lama ngomong soal izin ini, prihatin kalau sampai ada teguran Presiden kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegas Andy dalam kertrangan persnya kepada wartawan di Jakarta.

BACA JUGA :   Dinkopdag Ungkap Motif Batik Surabaya Digandrungi Masyarakat

Sebelumnya seperti diberitakan detik.com, Presiden Joko Widodo menegur Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teguran tersebut lantaran proses perizinan usaha sektor perikanan tangkap masih lama.

Jokowi menegur usai berdialog dengan para pemilik kapal di atas 30 GT yang mendapatkan izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Andy menjelaskan bahwa dirinya bebrapa tahun lalu telah melakukan konferensi pers di daerah Muara Angkek bersama para nelayan dan para pemilik kapal. Menurut Andy semua yang ditegurkan oleh Presiden hari ini pernah ia suarakan ke publik.

“Dua tahun apa tiga tahun lalu kalau tidak salah, saya dan beberapa pemerhati perikanan berkumpul dan menyuarakan soal izin ini, tapi tak kunjung didengar,” lanjut Andy yang juga pengusaha sektor perikanan itu.

BACA JUGA :   FIRLI BAHURI ; Meski COVID-19 Sedang Mewabah, KPK Tetap Terus Meningkatkan Performansi

Oleh karenanya, tidak ada jalan lain untuk mengembalikan hak tangkap ikan oleh para nelayan kecuali mempermudah prosen perizinan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Andy yang juga pengacara itu mengaku heran, karena saat ini menurut dia, sudah penuh dengan zaman digitalisasi, yaitu serba mudah.

“Herannya lagi, semua hal sekarang sudah penuh dengan digital, ini malah dipersulit dengan urusan remeh temeh, semoga teguran Presiden membuat sadar Kementerian Kelautan dan Perikanan,” pungkas tokoh kelahiran Bagan Siapi-Api ini. (**)

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!