Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan visinya terhadap birokrasi di Jakarta saat debat kandidat di Hotel Bidakara, Jumat, 27 Januari 2017.
Menurut Anies, birokrasi Pemprov Jakarta mendapat rapor merah dari beberapa instansi pemerintah. Sehingga, gagal melayani masyarakat.
“Laporan kinerja CC, Realisasi Program rencana 100 persen terlaksana 70 persen, bicara hasil audit BPK tidak mencapai Wajar tanpa Pengecualian, bicara laporan Ombudsman hanya 61, ranking 16 dari 33 provinsi, dan skor birokrasi tahun sebelumnya 100 sekarang 56. Kami akan mengembalikan Jakarta yang lebih efektif,” ujarnya sambil menunjukkan kertas yang berisi catatan mengenai buruknya pencapaian birokrasi di Jakarta.
Padahal, kata Anies, birokrasi merupakan elemen penting untuk menata kota. Birokrasi pun bertanggung jawab kepada pelayanan masyarakat.
“Menata kota bukan sekadar menata gedung. Penataan kota untuk warganya sehingga birokrasi bertanggung jawab,” ucapnya.
Birokrasi bertanggung jawab terhadap masyarakat, lantaran warga telah membayar pajak yang secara tak langsung mereka memiliki akses di birokrasi. Bahkan, seorang warga sebenarnya memegang aset cukup besar di pemerintah.
“Satu warga memiliki Rp100 juta aset yang seharusnya itu diolah dan kembali kepada mereka. Namun, kenyataannya mereka tak mendapatkannya,” ujar Anies.
@Rafly.
