***
Putraindonews.com – Labuan Bajo | Bertempat di Ruang Rapat Kantor Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Direktur Utama BPOLBF didampingi Direktur Destinasi, Direktur KUKP, Direktur Pemasaran, dan Kepala Divisi Komunikasi Publik melaksanakan dialog bersama pelaku pariwisata terkait penyampaian aspirasi pembatasan jumlah wisatawan serta kenaikan tarif baru paket wisata Taman Nasional Komodo (TNK).
Dalam dialog yang diadakan secara hybrid tersebut, perwakilan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Kepala Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (D3), Vinsensius Jemadu menyampaikan bahwa dialog ini bukan untuk mengubah segala bentuk kebijakan karena wewenangnya bukan pada Kemenparekraf, namun untuk mendengar aspirasi pelaku pariwisata selaku garda depan dalam pengembangan pariwisata dan ekraf, kamis 4/8/22.
“Kita duduk bersama hari ini sekali lagi demi perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, bukan untuk mengubah segala kebijakan yang ada tetapi mari kita dengarkan aspirasi dan masukan dari teman-teman pelaku pariwisata, karena mereka berada di garda terdepan dan sasaran dari adanya kebijakan ini” tegas Vinsen.
Dalam dialog yang diikuti oleh perwakilan asosiasi pelaku pariwisata ini, Vinsen juga menyampaikan apresiasi terhadap kecintaan para pelaku pariwisata kepada Labuan Bajo sekaligus permintaan maaf atas insiden yang tidak bisa dikendalikan beberapa waktu lalu.
“Kami dari Kemenparekraf menyampaikan apresiasi karena ini adalah ekspresi dari teman-teman, wujud kecintaan pada Labuan Bajo, Komodo, dan juga menunjukkan rasa memiliki luar biasa. Ini sangat kami apresiasi dan kami hargai. Kami dari Kemenparekraf juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang tidak bisa kita kendalikan dan kontrol” ujar Vinsen yang saat itu bergabung melalui media zoom.
Salah satu perwakilan dari asosiasi Awstar (Asosiasi Angkutan Wisata Darat) yang hadir secara daring dalam dialog tersebut menyampaikan bahwa pihaknya sepakat dengan adanya konservasi dan berharap agar berbagai kebijakan terkait masalah konservasi dapat melibatkan semua stakeholder sehingga memberikan manfaat kepada khalayak.
“Kami mencintai konservasi dengan cara dan metode masing-masing sehingga jika bicara tentang konservasi maka harus melibatkan semua stakeholder sehingga pokok-pokok pembahasaan itu bisa diambil sebuah kesimpulan sehingga memberikan manfaat untuk hajat hidup orang banyak” jelasnya.
Hal ini disambut baik oleh Kepala Deputi 3, Vinsen mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat juga harus memberi dampak kepada para pelaku pariwisata.
“Kita sepakat bahwa konservasi “Yes”, kita pasti dukung tetapi mekanisme yang ada menuju konservasi itu seperti apa, nah itulah yang menjadi pokok pembicaraan dan point of negotiation dari teman-teman sekalian sehingga kebijakan yang dibuat ini juga ada keberpihakan juga kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif” lanjutnya.
Senada dengan yang disampaikan , Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina juga menyampaikan bahwa diskusi ini akan menjadi kanal untuk mengumpulkan informasi dan aspirasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo serta dapat mengurai benang kusut yang belum mendapat jalan keluar.
“Ini akan menjadi kanal untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Kami percaya dengan dialog ini pasti akan dapat titik temunya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan tanpa diskusi dan saling memahami” jelasnya.
BPOLBF juga berkomitmen untuk terus melakukan diskusi serupa untuk mendapatkan titik temu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan ekosistem tetap terjaga demi pariwisata Labuan Bajo yang berkualitas dan berkelanjutan serta aman dan nyaman untuk dikunjungi.
“Ini bukan menjadi pertemuan pertama dan terkahir, tetapi akan kita lakukan terus sampai Desember 2022. Ini kanal pertama yang kita buka nanti seterusnya akan terus kita buat dan laporkan ke pusat” ujar Shana.
Sebagai penutup, D3 juga menitipkan pesan dari Menparekraf kepada media agar hasil kajian dari para ahli dipublikasikan secara narasi kekinian sehingga mudah dipahami dan mudah dicerna oleh teman-teman termasuk masyarakat awam. Red/ST
***
