***
Putraindonews.com – Jakarta | Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, reformasi kultural di tubuh Polri berjalan stagnan dan terkesan mundur. Polisi kedepan harus memiliki sikap profesional, humanis dan menghormati HAM.
Menko mengatakan, “Perlu ada perubahan kultur di tubuh Polri. Moralitas anggota Polri perlu diubah, terutama terkait hedonisme dan tindak kesewenang-wenangan yang kerap ditunjukkan.”
Demikian disampaikan Menko saat memberikan keynote speech di acara FGD ’Akselerasi Reformasi Kultural Guna Mewujudkan Polri Presisisi’ yang diselenggarakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta 20 September 2022.
Menurut Mahfud, meski Polri memiliki aturan yang bagus, tapi jika tidak sejalan dengan kultur dan kebiasaan aparatnya, maka akan percuma.
“Jangan ada arogansi dalam menyikapi masalah hukum di masyarakat. Tugas polri kan ribuan, tapi dinodai oleh satu kasus. Satker polri sampai ke desa-desa di Indonesia. Satu saja yang nakal, akan merusak seluruhnya, oleh karena itu harus dibersihkan,” ujar Menko.
Kemudian ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolri saat terjadi kasus Sambo. Ia mengatakan bahwa hingga Juni 2022 persepsi publik tentang Polri selalu bagus, diatas penegak hukum lainnya.
“Setelah kasus Sambo, persepsi publik sempat turun namun Kapolri bertindak memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas”.
Ia menekankan bahwa reformasi kultural di tubuh polri harus dilakukan dengan penguatan kompetensi teknis, leadership dan etik. Menurutnya kalau tiga ini jalan, maka presisi akan jalan. Ia menambahkan bahwa presisi juga akan optimal, jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, dari internal dan eksternal. Red/HS
***
