PUTRAINDONEWS.COM
Jakarta | 23 Januari 2019. Bertempat di RR Natuna, Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri (HKLN) GMB I Lt. 5, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada (23/1) telah dilaksanakan Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Plan of Action (PoA) Kerjasama Maritim RI-Denmark. Rapat dihadiri perwakilan dari Setditjen Pengelolaan Ruang Laut, Setditjen Perikanan Tangkap, Setditjen PDSPKP, Sekretaris BRSDM, Pusriskel – BRSDM, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan – BRSDM, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP – BRSDM, Dit. KKHL, dan Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa catatan penting, antara lain:
Pertemuan membahas usulan Plan of Action (PoA) dari masing-masing Unit Kerja yang terkait dengan usulan kegiatan potensial yang dapat dikerjasamakan antara Indonesia – Denmark untuk sektor kelautan dan perikanan. Pertemuan sebelumnya (Billateral Maritime Forum I RI-Denmark) telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2018, dan pihak Denmark telah memberikan tanggapan terhadap usulan PoA tersebut;
Usulan PoA yang mendapat tanggapan positif dari pihak Denmark untuk dikerjasamakan adalah: (1) Ocean Modelling Research yang didalamnya mencakup Marine Spatial Planning /MSP), (2) Knowledge sharing on vocational education in fisheries sector, (3) Basic Safety Training In The Fisheries Sector, (4) Eco Fishing Port, (5) Marine Debris, (6) Seaweed Processing And Innovation, (7) Capacity Building dalam mengidentifikasi lokasi potensial untuk offshore and coastal wind energy di Indonesia, dan (8) Cultivation Of Shells.
Direktorat Perencanaan Ruang Laut mengusulkan agar Marine Spatial Planning (MSP) menjadi topik tersendiri, tidak masuk dalam topik Ocean Modelling Research. MSP Denmark yang disusun oleh The Danish Maritime Authority (DMA) untuk North Sea, Kattegat, dan Laut Baltic, merupakah sebuah institusi yang sangat berkompeten dan sudah ahli/advance serta banyak aspek yang dapat dijadikan lesson learned dalam perencanaan ruang laut di Indonesia. Beberapa aspek dalam MSP yang dapat dikerjasamakan diantaranya: metode dan teknik analisa data, decision support tools yang digunakan dalam perencanaan ruang laut, aplikasi marine cadaster, konsep MSP untuk wilayah rawan bencana, termasuk konsep perencanaan untuk Wilayah Yurisdiksi. Untuk topik MSP sendiri, bentuk kegiatan yang diusulkan mencakup: site visit/field trip, capacity building, technical assistance, dan research yang terkait dengan MSP.
Capacity building yang akan dikerjasamakan antara Denmark dan Kementerian ESDM terkait penentuan lokasi potensial untuk energi alternatif di Indonesia yaitu untuk offshore and coastal wind energy akan melibatkan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tindaklanjut dari pembahasan tersebut yaitu akan dilakukan Rapat Koordinasi antara pihak Denmark dengan Kemenko bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM pada akhir Januari atau awal Februari 2019 untuk membahas usulan kegiatan secara detail. Rencana pelaksanaan kerjasama RI-Denmark ini akan dimulai awal tahun 2020.(**)
