Putraindonews.com, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang menyebut ada 1,9 juta keluarga di DTSN yang tak berhak mendapatkn bansos setelah dilakukan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
“Berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah kita integrasikan per 3 Februari kemudian kami lakukan updating. Pertama, dengan berbagai data. Kedua, juga melakukan crosscheck dengan bekerja sama dengan Kementerian Sosial,” ungkap Amalia dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6).
Menurut Amalia, dari hasil verifikasi, terdapat 16,5 juta keluarga yang berhak jadi penerima manfaat dari data sebelumnya 20,3 juta. Dari 16,5 juta itu, sebanyak 14,3 juta sudah berada di kategori desil 1.
“Maka setelah kami lakukan berbagai validasi dan juga kami lakukan verifikasi bersama BPKP, maka ada, dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” ujarnya.
Amalia menemukan ada 1,9 juta data keluarga yang tidak berhak menerima bansos. Data tersebut kini telah dikeluarkan dari DTSN. Red/HS
