International Public Service Forum 2018, JK ; Bangun Sinergi Dan Ciptakan Inovasi Pelayanan Publik

 

PUTRAINDONEWS.COM

JAKARTA | Kamis 8 November 2018. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan kesiapannya dalam menjalankan perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam membangun sinergi dan menciptakan inovasi dalam pelayanan publik di sela acara Opening Ceremony International Public Service Forum 2018 di Jakarta Convention Center Senayan, rabu (7/11/2018).

“Saya kira bagaimana tadi arahan bapak Wapres bahwa kunci suatu keberhasilan pemerintahan dan birokrasi adalah bagaimana membangun sinergi dan menciptakan inovasi dalam pelayanan publik”, ujar Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan bahwa Kementerian dan Lembaga sudah mulai memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi yang telah ikut membantu pemerintah pusat dalam menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam membangun tata kelola pemerintah pusat dan daerah yg efektif dan efisien,serta mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah.

BACA JUGA :   Diskon Tarif Tol 15 Persen Diharapkan Kurangi Beban Puncak Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019

Dalam penjelasannya, Tjahjo mengungkapkan bahwa Inovasi juga berguna sebagai percontohan daerah lainnya. “Kementerian dan lembaga sudah mulai memberi penghargaan sebagai motivasi agar semua daerah menunjukkan inovasinya”katanya. Tjahjo meniai Indonesia memililki 514 kota/kabupaten dan 34 provinsi, apabila salah satu punya inovasi dan prestasi untuk memberikan pelayanan yg terbaik maka dampaknya akan sangat luas.

BACA JUGA :   Khawatir Nasib Hutan, Via Change.org 2000 Orang Mendukung Petisi Perpanjang Moratorium Sawit

Inovasi yang diharapkan Tjahjo adalah inovasi yang dapat memacu investasi, meningkatkan pertumbuhan dan menekan pengangguran serta menekan angka kemiskinan demi meningkatkan kualitas hidup serta membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif.

Diakhir penjelasan, Tjahjo tidak bosan-bosannya mengingatkan agar kepala daerah harus dapat memahami area rawan korupsi. “Kepala daerah harus dapat memacu investasi dan meningkatkan pertumbuhan daerah. Termasuk juga harus memahami area rawan korupsi” pungkas Tjahjo.

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!