Putraindonews.com,Jakarta – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Philips Jusario Vermonte, menyebutkan bahwa menteri atau jajaran Kabinet Merah Putih yang terlalu terangkat di media atau hasil survei bukan berarti tidak bekerja.
“Bahwa menteri perlu dikenal oleh masyarakat di satu sisi itu betul menurut saya, tetapi di sisi lain mungkin yang lebih penting adalah menteri-menteri dalam Kabinet Merah Putih itu dikenal oleh stakeholders (pemangku kepentingan) utamanya,” kata Philips saat menghadiri rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin (27/1).
Menurut dia, bila pemangku kepentingan mengenal jajaran Kabinet Merah Putih maka program-program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, dia mengatakan bahwa hal penting lainnya adalah Kabinet Merah Putih dapat dievaluasi oleh mitra kerja, media, hingga masyarakat, sehingga popularitas bukan yang utama.
“Kan dievaluasi rutin juga oleh Presiden. Ada mekanisme rapat terbatas, rapat kabinet yang umum, dan lain-lain, sehingga bisa dipastikan mereka tetap bekerja, walaupun jauh dari spotlight (sorotan),” ujarnya.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16—21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan. Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling.
Dalam survei tersebut disebutkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjadi menteri yang paling kurang populer selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni meraih lima persen dikenal oleh responden.
Dua menteri lain yang kurang populer adalah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, yang sama-sama meraih enam persen. Red/HS
