Putraindonews.com. kota Ternate – Puluhan Masa aksi Jaringan muda maluku utara (JMMU) Kota Ternate menolak pengelolaan Pulau Morotai oleh Negara Japang serta penolakan operasi PT. Korindo dan PT NPN yang membawa dampak buruk bagi masyarakat.
“JMMU Kota Ternate menenggapi persoalan yang terjadi di Kab Pulau Morotai yang di mana Presiden RI Ir. Joko Widodo, telah melakukan kerja sama dengan pihak asing yaitu jepang untuk mengelola pulau morotai dan ini merupakan suatu penghinaan bagi kami anak negeri” kata kordinator aksi Isra H. Siraju kepada sejumlah awak media, di depan Kantor RRI Cabang Ternate. Senin (23/01) Pagi tadi.
Lanjut Isra, Berikutnya masalah Gane Barat yaitu PT. Korindo dan PT Nusa Pala Nirwana (NPN) dimana kesewenangan dan pemberian ijin operasi Pemprov Malut dan Pemda Halsel terhadap PT. Korindo dalam pengelolaan kelapa sawit dan PT NPN dalam pengelolaan kayu bulat merupakan bentuk perusakan hutan yang nyata yang mengakibatkan kerusakan yang nyata dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang ada di gane.
“JMMU Menolak kehadiran perusahan-perusahaan besar yang beroperasi di Kab Halsel yang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan, pengundulan hutan atau ilegal loging dan saat ini perusahaan sudah beroperasi hingga memasuki wilayah hutan lindung di Gane barat selatan tepatnya di Desa Tawa dan sekitarnya.
Selain itu, JMMU Menolak Morotai di kelola Jepang kemudian Gubernur Malut dan Bupati Halsel segera mencabut ijin operasi PT NPN dan PT korindo serta DPRD Prov Malut agar melihat persoalan rencana pengelolaan Pulau Morotai oleh pihak asing, jika tidak dibatalkan oleh Pemprov Malut maka Gubernur Malut harus mundur dari jabatannya.
Lanjut Isra, Jika tuntutan kami tidak di indahkan maka JMMU Kota Ternate akan galang masa sebanyak mungkin dan memboikot aktifitas bandara babullah dan perkantoran Pemprov Malut. Tegas Isra saat menyampaikan orasi ilmiahnya. *(sul)*
