Putraindonews.com – Sorong | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Daya untuk optimalisasi penurunan stunting di wilayah tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendag) Tito Karnavian melalui Staf Khusus Kemendagri Bidang Pembangunan Desa dan Perbatasan Hairuddin Hasibuan di Sorong, Kamis, menjelaskan penurunan stunting ini tergantung bagaimana APBD itu dikelola dan direalisasikan secara baik dan tepat sasaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya sampai ke kabupaten dan kota.
“Supaya tepat sasaran maka realisasi APBD lewat program kerja harus berbasis data supaya dana itu turun dan langsung menyentuh,” katanya, Kamis (6/4).
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting cenderung menurun dari 24,4 persen tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.
Capaian tersebut, kata dia, belum sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2022 sebesar 18,4 persen.
“Untuk mencapai target pada tahun 2024 sebesar 14 persen, maka membutuhkan penurunan sebesar 4,6 persen,” kata Hairuddin Hasibuan.
Menurutnya, penurunan angka 4,6 persen itu perlu diperkuat melalui perencanaan target realisasi pendapatan dan belanja harus sistematis, akurat berdasarkan data sehingga mempermudah evaluasi pencapaian dari setiap program.
“Kemudian monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan rapat gubernur bersama kabupaten dan kota untuk memantau realisasi APBD,” ungkap dia.
Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda perlu berkomitmen bersama dan konsisten dari setiap kepala daerah untuk mengawal dan mengontrol setiap realisasi APBD.
“Karena ketika APBD itu dipakai tepat sasaran maka otomatis angka stunting itu akan menurun sesuai dengan target nasional,” kata Hairuddin Hasibuan.
Sebab, katanya, stunting dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, tapi juga terhadap perkembangan emosi, yang berakibat pada kerugian ekonomi, dan secara agregat akan berpengaruh kepada produktivitas ekonomi Indonesia yang lebih baik.
“Ini mesti mendapat perhatian serius dari setiap pemangku kepentingan di Papua Barat Daya melalui pengawalan terhadap realisasi APBD sehingga tepat sasaran dan masa depan anak bangsa pun bisa terselamatkan,” ujarnya. Red/HS
