Putraindonews.com, Jakarta – Komitmen keluarga besar Habibie dalam melanjutkan cita-cita B.J. Habibie untuk Indonesia tidak sekadar isapan jempol belaka.
Wujud komitmen itu dibuktikan melalui pergelaran Habibie Democracy Forum 2024 yang diselenggarakan oleh The Habibie Center di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Selasa (12/11).
Forum ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Demokrasi: Memajukan Governansi Inklusif dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna” yang bertujuan untuk menggali tantangan dan peluang dalam memperkuat demokrasi Indonesia.
Acara dibuka dengan sambutan dari Prof Dewi Fortuna Anwar dan Nadia Habibie, yang menekankan komitmen keluarga besar Habibie dalam melanjutkan cita-cita B.J. Habibie untuk Indonesia yang demokratis dan inklusif.
“Forum ini diharapkan menjadi sarana penting dalam memperkuat ketahanan demokrasi, terutama dalam menghadapi fenomena democratic backsliding yang terjadi baik di Indonesia maupun secara global,” katanya dalam keterangannya.
Sementara itu, pidato Kebangsaan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019–2024, Prof Mahfud Md, yang menyoroti pentingnya penegakan hukum yang kuat dan keseriusan pemerintah dalam menjaga demokrasi di tengah ancaman otokrasi global.
“Pemilu adalah mekanisme utama untuk mendistribusikan kekuasaan sesuai aspirasi rakyat, namun demokrasi dan hukum di Indonesia saat ini hanya berjalan secara prosedural dan kehilangan maknanya,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi tanpa hukum bisa berujung anarki, dan hukum tanpa demokrasi menjadi kedzaliman.
Menurut Mahfud, yang dibutuhkan bukan sekadar pembentukan peraturan baru, tetapi penegakan hukum yang kuat. Penegakan hukum yang baik berpotensi memperbaiki sekitar 44 persen dari aset negara yang bermasalah. Ia menutup dengan menyatakan bahwa solusi yang tersisa bagi demokrasi Indonesia adalah komitmen dan ketegasan dari pemimpin, terutama presiden, dalam memperkuat demokrasi dan hukum.
Forum ini juga menggelar Panel Kebangsaan yang membahas peran desentralisasi dalam pemerintahan yang inklusif, serta pentingnya partisipasi bermakna dari warga negara dalam kebijakan publik. Panel diisi oleh berbagai tokoh, termasuk Bivitri Susanti, Fiona Wiputri, dan Sandrayati Moniaga, yang membahas isu-isu transparansi, partisipasi publik, dan pemberdayaan masyarakat. Diskusi ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi Indonesia.
Habibie Democracy Forum 2024, yang berlangsung selama dua hari, diharapkan dapat menjadi sarana penting untuk mendorong perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan memperkuat ketahanan demokrasi di Indonesia. Red/HS
