PUTRAINDONEWS.COM
Jakarta | 26 Desember 2018 – Kesiapan kantor vertikal dan kantor layanan Ditjen Perbendaharaan dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2018 ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, melalui peninjauan lapangan yang rutin dilakukan tiap akhir tahun.
“Di sini kita melihat kegiatan hari terakhir bagi seluruh satker yang ada di wilayah DKI Jakarta yang merupakan sekitar 75% dari keseluruhan belanja negara itu adalah sepenuhnya diwakili oleh satker yang ada di DKI Jakarta. Di dalam rangka mereka menyelesaikan untuk penyerahan dokumen dalam rangka pencairan dana APBN hari terakhir,” jelas Menkeu kepada para awak media usai melakukan kunjungan kerja meninjau pelaksanaan Tutup Tahun Anggaran di KPPN Jakarta III dan VII yang berlokasi di Komplek Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta pada Jum’at (21/12).
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 mencapai kulminasinya pada akhir Desember 2018 ini. Di periode tutup tahun anggaran ini, seluruh satuan kerja (satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia akan menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari 2.220,7 triliun Rupiah anggaran belanja negara tahun 2018 melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 214 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.
Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan selaku pemegang otoritas Bendahara Umum Negara (BUN) yang mengemban fungsi pengendalian, pengujian dan pembayaran tagihan belanja negara atas beban APBN telah melakukan sejumlah langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2018 berjalan dengan optimal dan lebih baik dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.
Sejumlah catatan mengkonfirmasi hal tersebut. Realisasi belanja K/L per 30 November 2018 mencapai 78,7% terhadap pagu APBN. Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama. Keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat pun tumbuh 16,73% (Year on Year) dengan capaian 84,2% dari pagu.
Angka-angka indikator pelaksanaan anggaran s.d. triwulan III 2018 juga konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Frekuensi revisi anggaran berkurang hingga 86% lebih diiringi ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat drastis (78,04% dari 58,15% di 2017), menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang. Ketertiban penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual (90,16% dari semula 86%).
Demikian pula dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker (menjadi 80% dari 61% di 2017). Angka-angka ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 ini tidak hanya terserap dengan lebih cepat atau tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawabannya pun lebih tertib dan terukur (akuntabel).
Menkeu menutup penjelasannya dengan menyambut baik dengan inovasi serta pelayanan yang dilakukan oleh seluruh jajaran DJPB.
“Saya bangga dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak ada satupun hingga saat ini 2018 adanya praktek-praktek korupsi atau OTT. Jadi ini adalah suatu prestasi yang saya ingin menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani dari para birokrasi di Perbendaharaan. Saya ingin ini terus dipertahankan oleh semua jajaran DJPB pusat maupun semua yang ada di daerah ,” pungkasnya.(**)
