Putraindonews.com, Jakarta – Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko belakangan namanya sempat dipertanyakan publik lantaran tidak muncul di antara nama-nama jajaran tokoh yang masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, ia kini justru kembali muncul di permukaan dengan tugas baru yang diembannya. Budiman dipercayakan Presiden Prabowo untuk menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Dalam keterangannya, Budiman Sudjatmiko menyatakan pihaknya berkomitmen memberdayakan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin sebagai salah satu cara mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi harus ada pemberdayaan, pembangunan inklusif mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi,” kata Budiman di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).
Budiman mengatakan pemberdayaan masyarakat miskin itu nantinya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan ekonomi secara langsung, tapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya manusia sehingga nantinya mereka dapat mengelola produk yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia mencontohkan pemberdayaan bisa dilakukan salah satunya melalui pelatihan kompetensi untuk mengelola koperasi, atau mendorong pelatihan teknologi dalam bentuk upskilling dan reskilling.
Lebih lanjut, Budiman memastikan meski akan ada lebih banyak program pemberdayaan masyarakat miskin nantinya mekanisme-mekanisme yang sudah ada seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan dihilangkan, justru program-program yang sudah ada diperkaya.
“Insya Allah masih ada (BLT), itu adalah janji dari Kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga. yang ditugaskan pada kami adalah mensinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan. Mempercepat dan membuatnya lebih tepat,” ujarnya.
Budiman yang baru dilantik dalam jabatan barunya itu oleh Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan nantinya badan yang dipimpinnya akan mengkoordinir komunikasi dengan banyak kementerian dan lembaga dalam hal menjalankan rencana induk pengentasan kemiskinan.
Salah satu fokus yang akan dilakukan dari harmonisasi antar kementerian itu ialah untuk mengumpulkan data yang objektif mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia.
Ia berharap dengan data yang disinkronisasikan antar lembaga dan kementerian lainnya, maka data dan kebijakan yang akan diambil bisa lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
“Perapian data supaya itu menjadi pedoman, sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya karena penanganan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya,” kata Budiman. Red/HS
