Putraindonews.com,Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) menekankan pentingnya terhadap tata kelola keuangan berkualitas tetap menjadi prioritas pada masa transisi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Saat membuka Soft Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Senin (20/1), Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta mengatakan tugas dan fungsi yang selama ini diemban oleh Kemenkumham selanjutnya dilaksanakan oleh tiga kementerian, yaitu Kemenkum, Kementerian HAM (KemenHAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
“Perlu penguatan kerja sama serta komitmen antara unit dalam meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi,” kata Nico seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/1).
Dirinya menuturkan seluruh satuan kerja pada tiga kementerian tersebut yang pada tahun 2024 mengelola anggaran atau Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Kemenkumham, wajib menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 yang akan dikonsolidasikan oleh Kemenkum
Nico menjelaskan audit tersebut merupakan audit keuangan yang terakhir untuk Kemenkumham lantaran pada tahun depan audit akan dilakukan di kementerian masing-masing.
“Mudah-mudahan audit ini dapat ditutup dengan kenangan yang manis, yakni kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” imbuhnya. Red/HS
