PUTRAINDONEWS.COM
JAKARTA | Penundaan penyelenggaraan ajang balap Moto GP Mandalika tahun ini tidak akan mengurangi rencana persiapan yang tengah dijalankan termasuk persiapan sarana pendukung di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Penundaan justru memberikan waktu yang lebih baik bagi Indonesia dalam mempersiapkan gelaran salah satu ajang sport tourismterbesar dunia itu tahun depan.
“Karena kita akan punya waktu lebih banyak waktu untuk persiapan, promosi, karena akan ada ratusan ribu wisatawan yang hadir langsung menyaksikan perhelatan MotoGP di Mandalika,” kata Menparekraf Sandiaga Uno saat “Weekly Press Briefing” yang dilakukan secara hybrid dari Gedung Sapta Pesona, Senin (12/4/2021) siang.
Seri MotoGP Mandalika rencananya akan dilangsungkan pada musim ini, bahkan sudah masuk dalam daftar cadangan kalender MotoGP 2021. Namun setelah perwakilan FIM dan Dorna Sports melakukan peninjauan lapangan ke Sirkuit Mandalika pada pekan kemarin, diputuskan MotoGP Indonesia akan digelar pada paruh pertama MotoGP musim 2022.
Keputusan penundaan diambil dengan mempertimbahkan situasi di tengah pandemi COVID-19. Kendati demikian, perwakilan FIM dan Dorna Sports menyatakan terkesan dengan rencana proyek serta standar keselamatan yang ditetapkan.
“Ini kesempatan kita untuk memaksimalkan persiapan, juga uji coba sirkuit. Sehingga kita benar-benar punya tingkat kesiapan yang prima,” kata Sandiaga.
Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga kembali menegaskan rencana perluasan dan peningkatan Dana Hibah Pariwisata pada 2021. Dana Hibah Pariwisata tahun ini rencananya tidak hanya akan menyasar industri hotel dan restoran, tapi juga diperluas untuk biro perjalanan wisata, taman rekreasi dan lainnya.
“Oleh karena itu saya berharap biro perjalanan wisata juga tour operator (TO) untuk segera mengumpulkan data melalui pemerintah daerah juga asosiasi,” kata Sandiaga seraya mengatakan TA/TO harus bisa melakukan inovasi untuk menangkap pasar yang ada saat ini.
Sementara terkait larangan mudik, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan sampai saat ini belum ada larangan operasional destinasi wisata di masa libur lebaran dari pemerintah.
Untuk itu Menparekraf mendorong pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memaksimalkan persiapan terutama dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin termasuk crowd management.
“Saya melihatnya akan ada reposisi, destinasi wisata lokal akan mendapatkan kunjungan karena banyak masyarakat yang tidak bisa ke kampung halaman, mereka akhirnya menghabiskan libur lebaran dalam bingkai PPKM skala mikro dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin,” kata Sandiaga.
“Keputusan ini harus disikapi dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, untuk beradaptasi dan bekerja sama dengan Pemda dan Satgas COVID-19 setempat untuk memaksimalkan protokol kesehatan dan pelayanan di destinasi. Seperti kapasitas yang dikurangi, adaptasi digital, adaptasi seperti inilah yang perlu dilakukan,” kata Sandiaga. Red/Ben
