Ketua DPD PEKAT IB Jakarta Timur, Moh Taher Derlen (tengah) beserta jajarannya. (Theindonesiatimes/Jay)
JAKARTA, MAPiKOR – Pilkada serentak yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia 2017, termasuk DKI Jakarta menuai sejumlah permasalahan.
Sejumlah kalangan masyarakat menyampaikan komentarnya terkait perlehatan tersebut.
Pilkada DKI Jakarta memasuki tahapan kedua merebutkan kursi DKI 1 antara paslon Ahok-Djarot dengan Anies- Sandi.
Ketua DPD PEKAT IB Jakarta Timur, Moh Taher Derlen menyatakan bahwa
“Sistim politik yang dijalankan di Indonesia, belum sesuai dengan budaya dan tatanan masyarakat lokal kita. Sehingga pemimpin daerah yang dipilih rakyat belum mewakili aspirasi dalam melayani kesejahteraan rakyatnya,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/2).
Lebih lanjut Taher menjelaskan bahwa negara belum dapat menciptakan situasi politik yang berpihak kepada rakyat. Serta belum bisa menghadirkan para pemimpin daerah yang kompetensinya mampu menjadi pengabdi rakyat.
“Negara kita belum dapat membina partai politik untuk mengkader para calon pemimpin daerah berjiwa nasional yang kompetensinya mampu mengabdi kepada rakyatnya,” ujar Taher.
Kelemahan lainnya negara tidak tegas dalam penegakan hukum terhadap partai politik yang gagal menciptakan para kadernya yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Harapannya para pemimpin daerah ini khususnya DKI Jakarta memiliki kecakapan, integritas dan santun dalam bersikap dan memiliki komitmen tinggi membela rakyat yang lemah demi kemandirian Indonesia dalam menjalankan kehidupannya berazaskan Pancasila,”
@Rafly
