***
Putraindonews.com – Semarang | Usai melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Divisi Administrasi Jusman berkesempatan memberikan pengarahan singkat terkait administrasi perkantoran, sebagaimana di lansir oleh Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, tercatat divalidasi dalam media monitoring Humas BHP, Rabu (12/01).
Di hadapan Kepala UPT se-Jawa Tengah yang hadir di aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, termasuk Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, Hendra Andy Satya Gurning, Jusman memberikan beberapa poin arahan yang perlu diperhatikan bagi jajarannya. Salah satunya yaitu terkait disiplin administrasi. Ia menegaskan bagi Kepala UPT untuk melakukan koordinasi berjenjang terutama dengan Kantor Wilayah yang berfungsi sebagai unit pembina agar terjalin komunikasi yang baik dalam memecahkan permasalahan yang ada.
“Semua masalah keuangan, anggaran, hingga kepegawaian harus satu pintu. Karena berdasarkan Orta Kanwil itu Kakanwil merupakan Menteri di wilayah yang melaksanakan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah, maka secara administrasi apa pun itu harus melalui Kakanwil,” ujar Kadivmin.
Selanjutnya yang menjadi perhatian pria asal Sulawesi Selatan ini yaitu perihal kehumasan yang menjadi corong dari citra positif sebuah organisasi. Guna meningkatkan citra positif Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Jusman mengajak jajarannya untuk selalu aktif memberitakan kegiatan positif kepada masyarakat.
“Semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif wajib untuk kita publikasikan dan informasikan kepada masyarakat selaku pengguna layanan kita. Silakan Bapak Ibu menggandeng media untuk membantu publikasi semua kegiatan yang kita lakukan. Mohon dukungan dorong terus para pengelola humasnya, kalau ada kendala apapun itu sampaikan ke tim humas Kanwil,” pesan Jusman.
Tak hanya itu, Kadivmin juga bicara tentang target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, hingga pemenuhan LHKASN serta LHKPN. Red/Ben
***
