***
Putraindonews.com – Semarang | Guna menghasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan meski di tengah masa pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN (Barang Milik Negara), pada Kamis (03/02)
Sebagaimana dilansir Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, tercatat divalidasi dalam media monitoring Humas Balai Harta Peninggalan Semarang.
Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto.
Sementara itu, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah hadir Kakanwil Kemenkumham Jateng, A.Yuspahruddin yang didampingi Kepala Divisi Administrasi, Jusman, Kepala Divisi Keimigrasian, Santosa, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi beserta seluruh staf bagian Keuangan dan BMN.
Dalam sambutannya, Andap menyampaikan agar kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN bukan sekedar formalitas.
“Mari kita jadikan pertemuan ini bukan hanya sebatas formalitas tetapi benar-benar bisa menjadi bermanfaat serta menghasilkan.” ujar Andap.
Selanjutnya, Sekjen mengatakan bahwa dirinya akan bertindak tegas untuk menghadapi gelombang III Penyebaran Virus Covid-19 yang sedang meningkat.
“Saya berlaku dan bertindak tegas semata mata untuk keselamatan kita bersama, untuk itu mari kita selalu jaga kesehatan dan selalu menerapkan Protokol Kesehatan dalam menghadapi peningkatan Virus Covid-19, ” tegasnya.
Ia juga menekankan kepada seluruh jajaran untuk tidak melakukan penyimpangan yang berkaitan dengan pengadaan BMN.
“Di era seperti saat ini semua dapat terpantau dan cepat menyebar jika terdapat penyimpangan, jadi janganlah berpikir macam-macam dalam bekerja, kerjakanlah segala pekerjaan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya masing-masing” katanya tidak kalah tegas.
“Hasil yang diharapkan dari giat ini adalah penyusunan laporan yang akuntabel dan trasparan. Pelaporan yang akuntabel akan sangat berkontribusi positif bagi Kemenkumham untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).” Tutupnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah se-Indonesia dan Perwakilan Ditjen Perbendaharaan Negara dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Red/Ben
***
