***
Putraindonews.com – NTT | Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Rabu (09/03).
Dalam sambutannya Bupati Hery menyampaikan bahwa isu stunting bukan merupakan masalah baru, sudah menjadi pekerjaan rutin yang dilakukan oleh pemkab Manggarai sejak beberapa tahun sebelumnya.
Kondisi stunting kabupaten Manggarai saat ini sudah menunjukan tren positif dan adanya penurunan, berdasarkan pada Tahun 2021 pengukuran di Bulan Agustus mengalami perbaikan, dengan adanya penurunan menjadi 18.9 persen, dari data sebelumya yakni pengukuran bulan Februari 2021 sebesar 21,6 persen.
Sedangkan untuk data Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2021 cenderung meningkat dari kondisi di Tahun 2020. Berdasarkan data Tahun 2021 Angka kematian Ibu (AKI) meningkat lebih dari 100% yakni sebanyak 12 kasus Kematian atau 192,92/100.000 KH, dan untuk data Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat hingga 10% yakni sebanyak 96 Kasus kematian atau 15,37/1000 KH.
Sementara berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang merupakan survei berskala nasional bahwa tahun 2021 kasus stunting di Manggarai 33 persen.
“Itu bukan kabar baik, tetapi kabar buruk. Kalau mau optimis bahwa angka stunting di Manggarai masih di bawah rata-rata NTT yakni 37 persen. Tapi dalam situasi ini jangan terlalu optimis juga itu menandakan kita punya kerja sama belum bagus betul. Namun pengukuran riil di lapangan 18,9 persen, sedangkan 33 persen melalui metode survei” ujar Bupati Hery.
“Jangan ditabrakan 18 dan 33 persen itu, kerena 33 sebagai survei, itu berguna untuk perencanaan kebijakan secara menyeluruh. Sedangkan 18,9 persen untuk tanggap darurat kita, setidaknya kita tahu kondisi lapangan. Intinya, masih banyak yang stunting anak kita. Itu artinya kerja sama kita belum optimal dan belum baik” tambahnya.
Sebab itu Bupati Hery memberikan sejumlah masukan yakni, terkait bonus demografi. Istilah ini harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat, karena masih banyak dari kita yang belum paham tentang ini.
“Penting untuk menjelaskan dengan baik, untuk mengatakan bahwa itu pula yang terjadi pada stunting. Menjelaskan dengan baik kepada aparat tingkat bawah. Itu tantang kita hari ini,” katanya.
Target nasional penanganan stunting 14 persen pada tahun 2024. Menurut Bupati Hery, target Kabupaten Manggarai harus di bawah 10 persen. Penting memberikan target, supaya bekerja keras. Tercapai atau tidak, belum tentu, tergantung kerja dan koordinasi yang dilakukan.
Arahannya, segera bentuk tim percepatan penanganan stunting tingkat kecamatan dan desa. Kordinasi harus melibatkan pemerintah kecamatan hingga tingkat desa, sebab pemerintah kabupaten tidak bisa bekerja sendiri. Bupati Hery ingatkan untuk konvergensi di tingkat desa, kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, sanitasi, perlindungan sosial, PAUD, dan lainnya.
“Ini yang harus segera dilakukan. Kita punya modal di desa, karena sebagian besar kepala desa yang terpilih pada tahun 2021 itu adalah orang muda yang sekolah, baik D3 maupun Sarjana. Mereka adalah orang muda yang mau dan bisa diajak kerja sama untuk sebuah isu yang sesulit ini, ajak mereka. Percaya saya, teman-teman kepala desa yang baru ini kalau diajak pasti mau. Karena mereka orang muda yang mau berprestasi. Juga kepala desa yang lain” katanya.
Bupati Hery mengungkapkan, slogan dalam penanganan stunting yakni Manggarai Bergerak. Bahwa harus bergerak bersama termasuk semua ASN di lingkup Pemkab Manggarai. Stunting menjadi contoh isu untuk sektor lain ketika semua kelompok terlibat.
Penanganan stunting harus berada di jalur yang benar, yaitu mengerjakan 20 target dan 71 indikator berdasarkan 5 pilar. Kalau ini bisa tetapkan dan laksanakan, maka bisa dikatakan on the track.
Dalam keterbatasan, Pemkab Manggarai kata Bupati Hery, tidak bisa intervensi pada semua desa dengan cara dan pola pendanaan yang sama. Karena itu tentukan berapa desa yang menjadi fokus.
Ia juga menyampaikan agar sosialisasi terkait stunting juga dilakukan ke berbagai jenjang pendidikan. Sosialisasi stunting jangan hanya dilakukan secara lisan, penting juga secara tertulis.
“Angka stunting harus dibuka ke publik, jangan beranggapan Bupati nanti malu, tidak. Kita harus terbuka demi kebaikan anak-anak kita. Kita nanti buka per kecamatan, supaya publik tahu, mungkin karena kita tidak buka angka sehingga orang biasa-biasa saja” ujarnya.
Pokja juga diminta untuk belajar dengan kabupaten lain yang angka stuntingnya rendah. Tidak perlu gensi untuk belajar dengan orang yang lebih baik.
“Saya sungguh berharap, apa yuang kita bicarakan hari ini ada tindak lanjut di lapangan, jangan habiskan waktu hanya dengan diskusi. Maka rencana tindak lanjut sangat penting” tegasnya.
“Isu jangan dilihat sebagai masalah, tetapi lihat isu sebagai cara untuk berprestasi. Negara sedang menyiapkan jalan untuk kita berprestasi melalui isu stunting. Kontribusi setiap perangkat daerah juga akan diberikan penilaian setiap bulan. Supaya itu bagian dari perjanjian kinerja, bukan untuk memaksa orang untuk bekerja, tapi kami sedang menyediakan lahan untuk semua berprestasi. Dalam penanganan stunting, kita tidak saja menjalankan sebuah program, tetapi jalan untuk berprestasi” tutupnya.
Salah satu indikator pembangunan kesehatan nasional yaitu angka kematian Ibu, angka kematian bayi dan pencegahan terjadinya stunting. Tiga masalah kesehatan ini merupakan isu strategis saat ini dimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengupayakan penanggulangan tiga kasus kesehatan tersebut.
Untuk memastikan pelaksanaan program-program penanganan dan penurunan AKI, AKB dan Pencegahan terjadinya Stunting, pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan revitalisasi kelompok kerja penanganan stunting, AKI dan AKB, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/368/2021 tentang pembentukan tim koordinasi dan kelompok kerja percepatan pencegahan dan penanganan anak stunting dan penurunan AKI dan AKB tahun 2022-2024.
Kelompok kerja ini diharapkan menjadi wadah untuk merespon rekomendasi-rekomendasi dari hasil kajian AMPSR dan data cakupan KIA dan Stunting. Upaya untuk merumuskan kebijakan dan inovasi agar dapat menyelesaikan tingginya AKI, AKb dan penurunan stunting, perlu dilakukan pertemuan secara intensif dan kolaboratif yang dihadiri oleh semua stakeholder di Kabupaten Manggarai.
Kegiatan ini bermaksud untuk melakukan koordinasi dan rapat teknis lintas sektor terkait upaya percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB dan memastikan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dalam menurunkan AKI, AKB dan penurunan Stunting.
Tujuannya untuk merumuskan kebijakan dan keputusan secara tertulis untuk menurunkan AKI, AKB dan prevelensi bayi Stunting dan merumuskan aksi pemerintah daerah secara tertulis untuk memastikan rekomendasi AMPSR, juga merumuskan inovasi Pemda, pemerintah desa untuk percepatan penurunan AKI, AKB dan Prevelensi balita stunting.
Turut hadir, perwakilan stakeholder, perangkat daerah lingkup pemkab Manggarai, dan internal Bapelitbangda Kabupaten Manggarai. Red/Ben
***
