***
Putraindonews.com – Jakarta | Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyarankan supaya jabatan gubernur dihapus saja.
Ia berpandangan, jabatan tersebut dalam kenyataannya tidak begitu efektif dan hanya menguras anggaran publik.
Ia menilai, anggaran untuk gubernur terlalu besar, padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemrintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat,” ujar Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1).
Lanjutnya, pihaknya sedang mematangkan wacana tersebut dengan para ahli. Ia menuturkan, sebelum menghapus jabatan gubernur, PKB lebih dulu mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.
Wakil Ketua DPR ini berpendapat, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya cukup pada pemilihan bupati dan wali kota saja.
“Jadi pilkada tidak ada di gubernur, hanya di kabupaten kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur,” katanya.
Ia mengatakan, banyak hal yang harus dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era Reformasi. Menurut Muhaimin, salah satunya adalah politik yang pragmatis dan berlangsung bagaikan kompetisi yang tidak ada habisnya.
“Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam, 24 jam, ini sistem yang melelahkan, apalagi di pemilu sangat pragmatis, uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih,” ujar dia. Red/HS
***
