Putraindonews.com – Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa polemik terkait hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang digelontorkan dua kubu paslon presiden-wapres 01 dan 03, hanya akan menjadi isu semata. Bahkan Ujang meyakini rencana tersebut akan gembos, lalu kemudian akan layu sebelum berkembang.
“Kalau kita bicara soal hak angket, maka saya meyakini bahwa hak angket itu akan gembos akan layu sebelum berkembang dan tidak akan jalan,” kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/2/24).
Apalagi, Ujang melihat para pengusung paslon yang mendukung hak angket belakangan mulai goyah. Terlebih lagi, usai pertemuan antara Ketum Partai NasDem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
“Dalam konteks itu saya meyakini hak angket hanya menjadi isu, hanya menjadi wacana yang tidak akan terealisasi,” katanya seraya meyakini para elite partai pengusung masing-masing paslon pada akhirnya akan menerima hasil pemilu.
“Maka ya jiwa negarawannya akan muncul untuk tidak mendorong hak angket di Parlemen seperti itu,” tandas pendiri Indonesia Politik Review (IPR) itu menambahkan.
Kalkulasi Peta Politik di Parlemen
Dari total 575 jumlah kursi DPR RI periode 2019-2024, PDI Perjuangan mendominasi dengan jumlah 128 kursi (19,33%), lalu disusul Golkar 85 kursi (12,31%), dan Gerindra 78 kursi (12,57%).
Setelah itu, Partai NasDem memiliki 59 kursi (9,05%), PKB 58 kursi (9,69%), Partai Demokrat 54 kursi (7,7%). Lalu, PKS 50 kursi (8,21%), PAN 44 kursi (6,84%), dan PPP 19 kursi (4,52%).
Dari angka-angka itu, total dukungan koalisi partai pendukung Anies-Cak Imin di DPR RI adalah 167 kursi (29,04%), sedangkan Koalisi Prabowo-Gibran sebesar 261 kursi (45,39%). Red/HS
