Putraindonews.com – Jakarta | Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyebut bahwa situasi demokrasi saat ini, khususnya menghadapi tahapan kampanye di Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres), semakin mengalami krisis keadaban dan moralitas.
Situasi ini menimbulkan keresahan apalagi untuk anak-anak muda yang berharap pemilu bisa melahirkan pemimpin profetik yang bisa mengubah peradaban bangsa semakin lebih baik.
“Namun faktanya, ketika yang harus kita lalui adalah proses hukum yang cacat moral, makin menunjukan ketamakan yang semakin menjadi-jadi,” kata Neni dihubungi wartawan, Rabu (15/11/23).
Apalagi, lanjut Neni, menjelang tahapan kampanye, dimana para menteri yang masuk koalisi mulai menggelontorkan program bantuan sosial (bansos). Memangnya Indonesia ini terus menerus kondisinya darurat, sehingga program-program bansos dengan sengaja dilakukan saat masuk tahapan kampanye.
“Apalagi nanti kan semua hasil pemilu, ketika muncul perselisihan sengketa, semua ujungnya di Mahkamah Konstitusi (MK), sementara kita tau saat ini bagaimana kondisi para hakim MK,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Neni menilai suara kritis dan panduan moral dari para tokoh bangsa patut selalu digaungkan. Apalagi ketika tahapan pemilu yang tengah berlangsung dan potensi kecurangan yang masif, dan hukum dinilai sudah dijadikan alat melanggengkan kekuasaan, dimana semua aturan main diperalat dengan menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai.
“Untuk mengontrol jalannya pemilu saya kira saat ini memang kita butuh para muadzin bangsa yang terus menyuarakan secara lantang terkait dengan keresahan yang terjadi dan permasalahan bangsa yang kian terpuruk,” pungkasnya.
