Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

Bangun Birokrasi yang Dinamis dan Siap Hadapi Perubahan

S Samsuddin • 11 Aug 2020 • 0 komentar
Bangun Birokrasi yang Dinamis dan Siap Hadapi Perubahan

PUTRAINDONEWS.COM

JAKARTA | Birokrasi merupakan motor utama penggerak pembangunan dan memiliki fungsi strategis untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitasnya menuju birokrasi kelas dunia. Oleh karena itu, birokrasi harus bersifat dinamis dan siap menghadapi perubahan.

Baca JugaResmikan Sekretariat "Rumah Besar", IMO-Indonesia Uji Coba Aplikasi AdS Media Online

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia. Birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif.

Birokrasi yang siap menghadapi lingkungan dinamis dengan pendekatan yang proaktif serta tidak alergi dengan perubahan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin ketika membuka acara Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi melalui video conference, di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (11/08/2020).

Baca JugaHari Fraksi Jadikan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar Lebih Maksimal Serap Aspirasi Masyarakat

Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa utamanya pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini, birokrasi diharapkan dapat melakukan akselerasi dan mengubah cara kerja dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi keterbatasan yang ada.

“Tingkatkan kualitas SDM aparatur. Lakukan kolaborasi kerja (collaborative working) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan.

Baca JugaBerbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah Rakyat

Birokrasi harus mampu melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah sekaligus akuntabel dan mengikuti protokol kesehatan,” imbaunya.

Oleh karena itu, Wapres menilai, agar birokrasi dapat bekerja secara efisien dan proaktif dalam mengatasi permasalahan yang semakin kompleks, diperlukan struktur yang proporsional sesuai kebutuhan.

Baca JugaAlat Sadap yang Dipakai Listyo Harganya Triliunan

“Sesuai arahan Presiden, bahwa dalam rangka mempercepat proses pengambilan keputusan yang berkualitas, jalur birokrasi dipersingkat dengan pemangkasan hirarki dan level eselonisasi pejabat struktural menjadi dua level saja, dan mengganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Wapres pun berpesan agar proses penyederhaan birokrasi ini dapat didukung sepenuhnya oleh seluruh jajaran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Baca JugaDua Prajurit TNI Meninggal Dunia dalam Insiden Kecelakaan Helikopter saat Padamkan Karhutla

Sehingga target penyederhanaan birokrasi yang diagendakan selesai pada akhir Desember 2020 dapat terlaksana dengan baik.

“Saya menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerah.

Baca JugaMNC Bank Angkat Bicara Soal Nasabah Susah Tarik Uang

Segera lakukan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pastikan pengalihan jabatan tidak merugikan penghasilan dan keberlangsungan karir pejabat yang terdampak, “ pungkas Wapres.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo melaporkan bahwa reformasi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural ke fungsional yang merupakan visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden ini, prosesnya ditargetkan akan selesai pada akhir Desember 2020.

Baca JugaRicuh Penolakan Konser Andrea Bocelli di JIExpo

“Kami laporkan bahwa proses pengalihan pejabat struktural ke fungsional yang memangkas pejabat eselon III, IV, dan V telah mencapai 68% dari keseluruhan proses.

Sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, reformasi birokrasi ini diharapkan bisa selesai pada Desember 2020.

Baca JugaHadapi Cuaca Ekstrem, Polres Blitar Kota Gelar Apel Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2026

Untuk itu, seluruh Sesmen (Sekretaris Menteri), Sestama (Sekretaris Utama), Sekjen (Sekretaris Jenderal) termasuk Sekda (Sekretaris Daerah), dalam kondisi Covid-19 ini terus melakukan konsolidasi internal untuk mewujudkan reformasi birokrasi,” lapor Tjahjo.

“Pengalihan jabatan juga diharapkan tidak mengganggu kinerja organisasi Kementerian/Lembaga.

Baca JugaAntisipasi Pengamanan, Sebanyak 20 Ribu Lebih Pasukan Dikerahkan ke Jakarta

Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan melibatkan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dan dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional,” tambahnya.

Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi ini disiarkan secara langsung pada kanal Youtube Kemenpan RB dan diikuti oleh para pemimpin lembaga pemerintah, para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, dan Sekretaris Kementerian/Lembaga serta para Sekretaris Daerah seluruh Indonesia.

Baca JugaDukung Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil 0808/15 Gandusari Dampingi Petani Panen Cabai Di Desa Semen

Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Ahli Wapres Bambang Widianto dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. Red/Ben

Bagikan berita:

Berita Terkait