CERMAT DALAM RELAKSASI, Kota Bandung Seimbangkan Faktor Kesehatan Dengan Sektor Ekonomi

BANDUNG - JABAR | Ketua Harian Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung, Ema Sumarna menilai kecermatan merelaksasi sektor ekonomi mampu diseimbangkan dengan faktor kesehatan. Indikasinya, hingga kini belum ada temuan kasus dari klaster ekonomi di Kota Bandung.

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ditemukan kasus dari relaksasi sektor ekonomi yang kita berikan. Mudah-mudahan ini bertahan dan badai pandemi COVID-19 ini cepat berlalu,” ucap Ema saat menjadi narasumber di talkshow daring bersama Pikiran Rakyat, Jumat, 23 Oktober 2020.

Ema memaparkan, sejak COVID-19 terdeteksi di Kota Bandung pada Maret silam, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung langsung mengambil berbagai langkah penanganan. Di antaranya dengan segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun konsekuensinya, sambung Ema, sektor ekonomi di Kota Bandung langsung terdampak. Mengingat Pemkot Bandung mengawal aktivitas selama PSBB demi menyelamatkan kesehatan masyarakat.

Ema menambahkan, pandemi COVID-19 tidak hanya membuat ekonomi masyarakat menjadi guncang. Namun, juga turut berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Bandung yang sumber utamanya merupakan dari pajak.

“Misalnya hotel ada yang mungkin sampai tidak ada tamu sama sekali. Restoran juga ditutup. Kemudian hiburan juga pada saat itu aktivitasnya ditutup," ujarnya.

"Parkir juga itu hidupnya di mal. Pajak penerangan jalan juga tergantung aktivitas pemakaian listrik. BPHTB juga berkenaan jual beli dan investasi yang di saat itu drop. Dan juga yang lainnya,” bebernya.

Untuk itu, Ema mengungkapkan Pemkot Bandung bersama jajaran pimpinan daerah yang tergabung di Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sangat fokus rajin membahas strategi penanggulangan secara menyeluruh.

Bukan hanya menangani masalah virus coronanya saja, namun juga turut diperhitungkan antisipasi dampak yang memungkinkan terjadi.

“Ancamannya memang sangat logis. Usaha tidak jalan, pengusaha menutup usahanya dan muncul ancaman PHK atau dirumahkan. Kalau itu terjadi bisa bergeser pada permasalahan sosial," katanya.

"Makanya Pemkot dengan kecermatan yang semaksimal mungkin dan berembuk dengan semua unsur pimpinan kota merumuskan berbagai langkah penanganan,” tandasnya. Red/IWnaruna