DD 2026 Terpangkas, ADD Tulungagung Justru Meningkat

Putraindonews.com, Tulungagung - Besaran Dana Desa (DD) untuk 257 desa di Kabupaten Tulungagung pada 2026 mengalami penurunan signifikan. Total alokasi DD tahun ini tercatat sebesar Rp86,659 miliar, jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai Rp600 juta hingga Rp1 miliar per desa.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung menunjukkan, dengan alokasi tersebut, setiap desa pada 2026 rata-rata hanya menerima Rp276 juta hingga Rp456 juta.

Menanggapi kondisi itu, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Tulungagung, Juni, menyatakan pihaknya memilih menempuh jalur komunikasi dan lobi kebijakan, bukan aksi demonstrasi.

“PKDI akan mengedepankan komunikasi. Kami tidak akan melakukan aksi demo karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat,” kata Juni saat ditemui wartawan putraindonews.com di Tulungagung, Rabu (14/1/2026).

Menurut Juni, penurunan Dana Desa berdampak langsung terhadap sektor pembangunan infrastruktur di desa. Padahal, seluruh rencana pembangunan telah disepakati melalui musyawarah desa (musdes) dan ditetapkan dalam APBDes.

“Dengan DD yang turun drastis, pembangunan desa menjadi sangat terbatas. Banyak program infrastruktur yang sudah direncanakan harus ditinjau ulang,” ujarnya.

Sebagai langkah alternatif, PKDI Tulungagung akan mendorong pemerintah desa mengajukan berbagai skema pendanaan lain, terutama melalui Bantuan Keuangan (BK).

“Kami akan mengajukan proposal BK ke pemerintah kabupaten, provinsi Jawa Timur, hingga kementerian terkait di tingkat pusat,” tegasnya.

Juni menegaskan, meski alokasi DD menurun, pemerintah desa tetap wajib memprioritaskan program-program strategis dan mandatory spending.

Di antaranya penanggulangan kemiskinan melalui BLT Desa, penguatan desa tangguh bencana dan iklim, layanan kesehatan dasar, penanganan stunting, ketahanan pangan, dukungan terhadap KDMP, padat karya, serta digitalisasi desa.

“Dengan kondisi ini, desa harus fokus pada urusan wajib terlebih dahulu,” katanya.

ADD dari APBD Justru Meningkat

Kantor Balai Desa Bukur

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tulungagung, Hari Prastijo, menjelaskan bahwa penurunan hanya terjadi pada Dana Desa yang bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD justru mengalami kenaikan pada 2026.

“ADD bersumber dari APBD, sedangkan DD dari APBN pemerintah pusat,” ujar Hari Prastijo melalui pesan WhatsApp.

Ia menjelaskan, besaran ADD tiap desa tidak sama karena dipengaruhi jumlah perangkat desa dan status desa. Pada 2026, total ADD di Tulungagung meningkat menjadi Rp141 miliar, naik dari Rp125 miliar pada 2025.

“Kenaikan ADD tahun ini juga mencakup komponen Jaminan Hari Tua (JHT) perangkat desa melalui BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.