Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

DKI Siap Integrasikan Moda Transportasi Dengan Jabar Dan Banten

S Samsuddin 10 Jan 2019 0 komentar
DKI Siap Integrasikan Moda Transportasi Dengan Jabar Dan Banten
PUTRAINDONEWS.COM

Jakarta | 10 Januari 2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mengintegrasikan moda transportasi dengan sejumlah daerah penyangga di Jawa Barat dan Banten.

Secara prinsip DKI siap dan kemarin saya ditugaskan Pak Jusuf Kalla untuk membahas lebih detail mengenai arahan-arahan yang diberikan oleh Pak Presiden. Sebagai langkah awal, kita akan maksimalkan penataan atau integrasi moda transportasi di DKI," ujarnya, Rabu (9/1).Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, kesiapan tersebut disampaikan langsung saat rapat terabatas, Selasa (8/1), bersama Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi); Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; serta Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Baca JugaElim Tyu Samba: Jangan Sentimen Pribadi Korbankan Atlet "Tidak Elok"

Anies menjelaskan pesan dari pemerintahan pusat kepada ke DKI Jakarta adalah perencanaan transportasi yang bisa mengintegrasikan antar moda dengan perencanaan kawasan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Kita perlu segera melakukan pembenahan agar perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan," terangnya.

Baca JugaKepulan Asap Keluar dari Tas, Penumpang KRL Dibuat Panik

Menurutnya, realisasi integrasi moda transportasi antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitar akan berdampak positif terhadap upaya mengatasi kemacetan dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.

"Integrasi itu akan memudahkan dan mendorong masyarakat lebih menggunakan transportasi umum," ungkapnya.

Baca JugaGeger 20 Siswa dari Dua Sekolah di Kota Blitar Diduga Keracunan MBG

Anies menambahkan, dalam rapat tersebut, Jokowi juga mengamanatkan agar beberapa jalan nasional di Ibukota ke depan bisa dikelola 100 persen oleh Pemprov DKI. Sebab, dari 38 jalan nasional di DKI baru 25 ruas jalan yang sudah diserahkan pengelolaanya oleh pemerintah pusat.

"Pengelolaan bukan kepemilikan aset. Itu nantinya juga akan memberikan kemudahan berkaitan dengan pengaturan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI," tandasnya.(**)

Baca JugaKetuk Pintu Langit, Puluhan Rekan Profesi di Medan Doakan Rombongan Jurnalis Yang Hilang Saat Liputan Erupsi GAK

Bagikan berita:

Berita Terkait