Putraindonews.com, Tulungagung - Surat internal Pemkab Tulungagung (Berdasarkan Arahan KPK-RI) Pj Sekda Kab Tulungagung mengeluarkan surat nomor:900/265/47.02/2026 tertanggal 30 April 2026, yang pada intinya menginstruksikan OPD untuk menghentikan penyerapan sementara guna melakukan desk verifikasi anggaran.
Penghentian penyerapan, terutama yang bersumber dari Perbup Perubahan I APBD 2026, dilakukan untuk mempermudah Tim Penyidik KPK RI memeriksa aliran dana dan dokumen.
Baca JugaBerbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah RakyatSebagaimana info yang ada tersangka GSW (Bupati Tulungagung periode 2025-2030) diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat OPD dengan modus " setoran" hingga 50% dari penambahan/ pergeseran anggaran.
Fakta ini jadi atensi Anggota Legislatif (Aleg) PKB Kabupaten Tulungagung H.Fuad Ashari, pada intinya harus secepatnya ada solusi konkret "penyerapan anggaran bisa normal ".
Baca JugaAlat Sadap yang Dipakai Listyo Harganya Triliunan"Pada prinsipnya APBD tidak terserap itu tidak menjadi obyek Interpelasi, dilihat dulu akar Masalahnya", namun apabila terjadi secara berulang-ulang dan menyebabkan menurunnya pelayanan publik maka DPRD punya hak pengawasan," ujarnya Selasa (12/5).
Beliau menegaskan terkait fakta penghentian sementara penyerapan anggaran tidak boleh ada stagnasi yang berkepanjangan.
Baca JugaDua Prajurit TNI Meninggal Dunia dalam Insiden Kecelakaan Helikopter saat Padamkan Karhutla"DPRD tidak semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi memastikan pemerintah daerah segera melakukan langkah administratif dan korektif agar penyerapan anggaran lancar / normal kembali sehingga tidak berdampak negatif pada pelayanan publik, jadi pelayanan publik jangan sampai terganggu, namun apabila terjadi stagnasi berkepanjangan tanpa ada solusi, maka DPRD tentu akan menggunakan fungsi pengawasannya secara tegas," pungkasnya. Red/Eko
