Harga di Luar Nalar: Lukisan Triliunan dan Permainan Gelap Seni Rupa

Putraindonews.com, Jakarta - Lukisan potret Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang belum lama ini dipamerkan banderol dengan angka fantastis, Rp 1 triliun.

Pameran lukisan yang berlangsung dalam ajang Banyuwangi Art Exhibition di Gedung Juang 45, pada 22–28 Desember 2025 itu sempat menghebohkan publik jagat maya.

Bagaimana tidak, di balik angka ambisius tersebut, sang pelukis, Mohammed Harahap, akhirnya buka suara.

Pelukis nasional yang kini menetap di Banyuwangi itu menyebut, harga triliunan rupiah tersebut bukanlah nilai jual sesungguhnya, melainkan bentuk kritik keras terhadap praktik “goreng-menggoreng” harga karya seni yang marak terjadi di Indonesia.

Menurutnya, manipulasi harga lukisan sudah lama menjadi penyakit kronis dalam jagat seni rupa nasional. Ia menyinggung sebuah peristiwa dua tahun lalu saat digelar Pameran Lukisan Harjaba di Banyuwangi, yang kala itu ramai diberitakan karena sebuah karya diklaim terjual hingga Rp 2,5 miliar.

“Belakangan terbukti itu pembohongan publik. Ada sindikat pedagang lukisan yang merekayasa seolah-olah karya laku miliaran, padahal mereka sendiri yang membeli secara abal-abal,” ungkap Mohammed, dikutip dari rentak.id Selasa (6/1).

Modus tersebut, lanjutnya, bertujuan membangun ilusi nilai tinggi agar karya pelukis bersangkutan pada pameran berikutnya bisa dijual mahal, sehingga banyak kolektor awam tertipu.

“Di sini saya ledek sindikat itu. Sekalian saja saya pasang banderol triliunan, bukan cuma miliaran,” ujarnya lugas.

Aksi kritik lewat banderol harga ekstrem bukan kali pertama dilakukan Mohammed. Pada 1997, ia pernah melakukan protes serupa di Bali yang kala itu menyedot perhatian media massa lokal hingga nasional. Kritik tersebut juga diarahkan pada praktik penetapan harga fiktif atas karya maestro Antonio Blanco, yang saat itu disebut-sebut dibanderol Rp 250 juta.

Sebagai tandingan, Mohammed justru mematok harga Rp 1 miliar untuk karyanya saat pameran di Radisson Hotel, yang dibuka politisi senior Golkar, Akbar Tanjung. Uniknya, lukisan kolase tersebut ditaburi uang tunai Rp 50 juta, dilengkapi berlian dan emas murni. Karya itu bahkan dipuji sejumlah pengamat seni Jakarta karena komposisinya yang dinilai kuat dan berani.

Bagi Mohammed, pembohongan publik dalam dunia seni harus dilawan dengan cara yang lebih “gila” agar menggugah kesadaran. Ia menilai, dalam satu dekade terakhir, kondisi seni rupa nasional kerap diselimuti narasi menyesatkan yang merusak apresiasi masyarakat terhadap seni itu sendiri.

“Kalau dibiarkan, ini menghancurkan nilai-nilai seni lukis yang diperjuangkan seniman dengan susah payah mengasah kualitasnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dampak buruk praktik mafia seni terhadap dunia akademik, termasuk institusi pendidikan seni rupa seperti ITB, ISI Bali, ISI Yogyakarta, dan kampus seni lainnya.

“Sekolah seni pun bisa dikangkangi segelintir mafia yang rakus cuan. Ini harus dikritik dan diprotes sekeras-kerasnya,” ujarnya.

Mohammed membandingkan kondisi tersebut dengan pasar seni di Bali yang menurutnya lebih objektif. Di sana, kualitas karya dinilai langsung oleh kolektor mancanegara, bukan oleh segelintir penentu selera.

“Kolektor asing membeli mahal kalau karyanya bermutu. Kalau tidak berkualitas, ya tidak dibeli,” ujarnya.

Dirinya memandang, kolektor luar negeri umumnya memiliki literasi seni yang baik karena sejak dini mendapatkan pendidikan seni, rutin mengunjungi museum, hingga melakukan studi lapangan budaya. Hal ini membuat mereka sulit ditipu, berbeda dengan sebagian masyarakat Indonesia yang masih minim literasi seni namun ikut-ikutan tren mengoleksi karya yang diarahkan mafia.

Terkait lukisan wajah Bupati Banyuwangi yang dipatok Rp 1 triliun, kata dia, karya tersebut merupakan sarkasme bernuansa kritik sosial bagi ekosistem seni di Banyuwangi.

“Sekaligus sebagai upaya mengangkat citra Banyuwangi di tingkat nasional melalui kolaborasi sosial,” jelasnya.

Lanjutnya, karya tersebut juga melibatkan anak-anak yatim piatu yang turut berpartisipasi melukis kaligrafi, sebagai simbol kepedulian dan upaya menumbuhkan martabat serta kebanggaan mereka.

“Ini bukan soal harga, tapi pesan,” pungkasnya. Red/HS