Demokrat Berbalik Arah Dukung Prabowo Soal Pilkada Ditentukan DPRD

Putraindonews.com, Jakarta – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditentukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini semakin santer dibicarakan.

Narasi besar tersebut jauh hari telah coba digelindingkan, namun baru beberapa waktu belakangan upaya untuk merealisasikan proyek tersebut mulai coba digarap lebih serius oleh para elit di Senayan.

Jika saja agenda besar ini terwujud maka Pilkada tidak lagi dipilih secara terbuka dan demokratis oleh masyarakat di daerah dalam memilih pemimpin daerah baik itu Gubernur-Wakil Gubernur, Wali Kota-Wakil Wali Kota, dan Bupati-Wakil Bupati.

Mekanisme pemilihan langsung itu pasalnya akan dikembalikan lagi ke meja legislatif sebagaimana pernah dipraktikkan sebelum reformasi.

Wacana Pilkada dipilih melalui DPRD ini belakangan didukung sejumlah partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Suianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kecuali Partai Demokrat yang semula masih menimbang-nimbang soal mana yang mesti disetujui antara mempertahankan Pilkada Langsung atau mengembalikannya ke legislatif.

Namun, belakangan, Demokrat memberi sinyal mendukung wacana yang mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo itu.

Sebagaimana ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron, bahwa partainya kini mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah.

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," kata Hero, sapaan akrabnya, lewat keterangan tertulis, Selasa (6/1).

Menurut Hero, pilkada langsung maupun tidak langsung atau lewat DPRD tetap sah dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," ujarnya.

Ia menyebut pilkada melalui DPRD merupakan opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, terutama untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan menjaga stabilitas politik nasional.

Namun karena pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas, pembahasan usulan itu menurutnya harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik.

"Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Hero. Red/ HS