Putraindonews.com - Jakarta | Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla mengaku tak sepemikiran dengan kelompok yang menggaungkan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Isu Munaslub sendiri bergulir di internal partai Golkar jelang Pemilu 2024. JK menilai isu ini akan memengaruhi marwah partai berlambang pohon beringin tersebut.
Baca JugaBahlil Tanggapi Isu Soal Keterlibatannya dalam Kasus Penyadapan Ilegal"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan muruah-nya Golkar," kata Jusuf Kalla usai seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Sebab, kata dia, apabila perpecahan terjadi di internal Partai Golkar maka dapat berimbas pada raihan suara pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca JugaDasco Tanggapi Wacana Pemakzulan Gibran, Sebut Tunggu setelah Reses"Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu," imbuh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.
Sebaliknya, lanjut dia, seluruh internal Partai Golkar seyogianya bersatu agar dapat memenangkan Pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari setahun lagi digelar.
Baca JugaDasco Bantah Isu terkait Dirinya Bakal Jadi Cawapres"Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya, harus bersatu dulu," ucapnya.
Menurut dia, isu bergulirnya Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai bakal calon presiden (capres) Partai Golkar juga tidak bisa dijadikan dasar alasan.
Baca JugaNama Seskab Teddy Diisukan Diperiksa POM?"Kalau dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?" ujarnya.
Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Baca JugaPresiden Prabowo Bakal Lakukan Evaluasi KabinetTiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Red/HS