Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

Ketua BAKN DPR RI Sebut Nilai Regulasi dan Pengawasan PNBP Diperkuat

S Samsuddin • 01 Jul 2024 • 0 komentar
Ketua BAKN DPR RI Sebut Nilai Regulasi dan Pengawasan PNBP Diperkuat

Putraindonews.com - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan forum group discussion terhadap LHP BPK RI, guna mengoptimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Demikian disampaikan Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat membuka forum diskusi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Baca JugaKomisi X Rencana Panggil Kemdiktisaintek Perihal Soal Pendirian Universitas Republik Indonesia

Dikatakan Wahyu, PNBP ini adalah penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak. Ia berharap bahwasanya PNBP ini bisa akuntabel, transparan, dan lebih menguntungkan bagi pemerintah Republik Indonesia kedepannya.

"Skala prioritas saat ini yang mesti segera dilakukan ialah memperkuat dari sisi regulasi maupun pengawasan penerimaan maupun pemanfaatan PNBP. Kita kan tahu negara kita kaya raya kan, banyak batu bara, banyak emas, banyak semacam lah. Kita berusaha melihatnya bagaimana akhirnya ke depannya pengelolaan jadi lebih baik kira-kira seperti itu," kata Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini.

Baca JugaKepala BGN Baru Harus Lebih Masifkan Program MBG, Jangan Abaikan Hak Jutaan Penerima Manfaat

Meski demian, Wahyu menerangkan pihaknya saat ini masih terus melakukan penelaahan-penelaahan dengan stakeholder terkait demi mengoptimalkan PNBP.

"Dari sini kita juga akan meminta pandangan dari BPKP terkait PNBP, baru dari situ kita akan masuk lebih jauh dan kira-kira seperti apa si PNBP itu sebenarnya, kalau saat ini kita belum bisa memberikan komentar karena kita masih baru hari pertama bercerita tentang PNBP. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kita bisa mendalami lebih baik lagi terkait PNBP ini dan harapannya seperti tadi, ke depan semakin akuntabel dan semakin baik," pungkas politikus Demokrat ini. Red/HS

Baca JugaPerkuat Diplomasi Parlemen, Irine Y. Roba: Kampus Jadi Mitra Strategis Kebijakan Nasional

Bagikan berita:

Berita Terkait