Putraindo News Terdepan, Terpercaya Dan Berimbang

KKMP Kritisi Program MBG di Blitar, Dinilai Mulai Dikuasai Pemodal Besar

S Samsuddin • 10 Nov 2025 • 0 komentar
KKMP Kritisi Program MBG di Blitar, Dinilai Mulai Dikuasai Pemodal Besar

Putraindonews.com, Blitar - Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blitar yang dinilai berpotensi dikuasai oleh pihak-pihak bermodal besar. Kritik itu disampaikan oleh Swatantio Hani Irawan, pengurus KKMP, saat ditemui Minggu (9/11/2025).

Menurut Swatantio, yang akrab disapa Tiyok, program MBG sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan koperasi lokal.

Baca JugaResmikan Sekretariat "Rumah Besar", IMO-Indonesia Uji Coba Aplikasi AdS Media Online

Namun dalam praktiknya, ia menilai program tersebut mulai didominasi oleh kelompok kapitalis dan pelaku usaha besar yang berpotensi menggeser peran koperasi rakyat.

“Kiranya bukan hal yang berlebihan bila KKMP tidak dilibatkan dalam sistem regulasi MBG. Kami berharap ada kolaborasi yang harmonis antara KKMP dan KDMP agar koperasi bisa berkembang sesuai tujuan awalnya,” ujar Tiyok.

Baca JugaHari Fraksi Jadikan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar Lebih Maksimal Serap Aspirasi Masyarakat

Ia menyampaikan kekhawatirannya setelah menghadiri kegiatan yang digelar Tim Satgas BGN Kabupaten Blitar, Sabtu (8/11/2025). Dari pengamatannya, sebagian besar peserta kegiatan tersebut berasal dari kalangan pelaku usaha mandiri dan bukan dari koperasi.

“Melihat peserta yang hadir, banyak dari pihak pelaku usaha mandiri. Kami khawatir, pelaksanaan MBG di Kabupaten Blitar nanti hanya akan dikuasai oleh cukong dan mafia pangan,” tegasnya.

Baca JugaBerbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah Rakyat

Swatantio menilai kondisi ini bertentangan dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yang menekankan penguatan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Inpres itu jelas mengamanatkan penguatan koperasi. Kalau program MBG justru dikendalikan pemodal besar, artinya tujuan kesejahteraan rakyat bisa melenceng jauh,” lanjutnya.

Baca JugaAlat Sadap yang Dipakai Listyo Harganya Triliunan

Tiyok juga mengingatkan, koperasi memiliki sistem pembagian hasil usaha (SHU) yang lebih adil karena keuntungan dibagi untuk seluruh anggota, berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang.

“Dalam koperasi, keuntungan dibagi kepada seluruh kepala keluarga anggota. Sedangkan kalau dikuasai kapitalis, keuntungan hanya dinikmati sendiri,” tandasnya.

Baca JugaDua Prajurit TNI Meninggal Dunia dalam Insiden Kecelakaan Helikopter saat Padamkan Karhutla

KKMP berharap Pemerintah Kabupaten Blitar memberi prioritas kepada koperasi dalam pelaksanaan program MBG sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan nasional pemberdayaan ekonomi rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, Tim Satgas BGN Kabupaten Blitar belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. Redaksi: Etik

Baca JugaMNC Bank Angkat Bicara Soal Nasabah Susah Tarik Uang
Tags: #blitar

Bagikan berita:

Berita Terkait