Putraindonews.com, Sulsel - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) angkat bicara terkait isu diskriminasi yang terjadi dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026.
Kendati begitu, pihak Pemda menyebut pihaknya tidak pernah menganulir hasil seleksi karena keputusan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Baca JugaDua Prajurit TNI Meninggal Dunia dalam Insiden Kecelakaan Helikopter saat Padamkan KarhutlaHal itu disampaikan Pemprov pasca polemik di media sosial terkait kabar tidak terpilihnya seorang siswi SMA asal Kota Makassar pada seleksi calon Paskibraka tingkat nasional. Peserta tersebut diisukan dicoret karena dugaan diskriminasi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Bustanul menepis isu tersebut. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan dan berlangsung transparan yang dikawal langsung panitia seleksi pusat.
Baca JugaMNC Bank Angkat Bicara Soal Nasabah Susah Tarik Uang"Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk penentuan ke tingkat pusat dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi," ungkap Bustanul dalam keterangannya, Senin (25/5). Red/MB
