Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Bahas LKPJ Bupati TA 2024

Putraindonews.com, Tulungagung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menyerahkan sejumlah rekomendasi penting terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2024. Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat di gedung DPRD setempat, Rabu (23/4/2025).

Rekomendasi yang diserahkan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, kepada Bupati Gatut Sunu Wibowo, Wakil Bupati Ahmad Baharudin, serta pimpinan DPRD lainnya, merupakan hasil pembahasan intensif oleh komisi-komisi dan badan anggaran DPRD sejak awal April.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ali Munib, menyampaikan bahwa LKPJ Bupati tahun 2024 dinilai cukup informatif dan menggambarkan kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir.

Ia juga mengapresiasi penurunan angka kemiskinan di Tulungagung. Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti.

Di sektor pendidikan, dewan merekomendasikan alokasi dana untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan penataan sekolah dengan jumlah siswa minim (regrouping), serta perbaikan pengelolaan dana BOS.

Di bidang kesehatan, DPRD mengapresiasi perluasan akses layanan kesehatan, namun menyoroti rasio bidan dan jumlah penduduk yang belum ideal. "Satu bidan saat ini melayani 1.026 penduduk, idealnya 500," ungkap Ali Munib.

Urusan infrastruktur juga menjadi perhatian serius. DPRD menyoroti kualitas perbaikan jalan yang dinilai kurang maksimal dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Mereka juga mendesak percepatan perbaikan jembatan penghubung di Desa Junjung yang membutuhkan anggaran Rp 7,5 miliar.

Wakil Ketua DPRD lainnya, Sabar, memberikan catatan terkait sektor perdagangan dan ketahanan pangan.

Dewan meminta pembatasan toko modern berjejaring untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perlindungan harga hasil pertanian. Sektor sosial dan penanggulangan bencana juga tak luput dari rekomendasi, termasuk mendesak revitalisasi armada pemadam kebakaran dan penambahan pos damkar di wilayah rawan.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, berharap seluruh rekomendasi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. "Kami meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti catatan ini demi peningkatan kinerja dan pelayanan publik," tegasnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Gatut Sunu Wibowo menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk menindaklanjuti catatan dari DPRD.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2025, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tulungagung. Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen rekomendasi secara simbolis, menandakan komitmen bersama untuk kemajuan Tulungagung. Red/Gris